Penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024, Khofifah: Belanjakan Anggaran yang Dirasakan Masyarakat

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023). 

Dengan pemberian DIPA dan TKD maka kepala daerah dan instansi bisa membelanjakan anggaran tersebut yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

“Setiap tetes rupiah yang kita belanjakan harus memberi manfaat dan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, hingga peningkatan aksesibilitas layanan publik,” ujar Gubernur Khofifah. 

Mantan menteri sosial ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, bupati maupun wali kota, dan elemen strategis di Jawa Timur atas komitmen, dukungan, dan sinergi yang diberikan untuk kemajuan Jawa Timur. 

“Terima kasih dan hari ini kita kembali bersama-sama membangun komitmen untuk bisa melanjutkan seluruh proses pembangunan yang dimandatkan kepada kita sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tuturnya. 

Khofifah menekankan pentingnya sinkronisasi data dan memastikan anggaran bisa terealisasi secara lebih cepat, cermat, dan tepat.

“Perlu ikhtiar bersama untuk menyinkronkan hal-hal seperti data, jangan ada dispute karena data itu pengaruhnya signifikan terhadap penggunaan anggaran terhadap sektor-sektor yang membutuhkan intervensi lebih besar dan lebih luas lagi. Selamat menjalankan Amanah,” jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid pun menyampaikan harapan agar DIPA Kementerian maupun Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat ditindaklanjuti. 

“Ini penting agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal,” jelasnya. 

Taukhid menekankan beberapa hal seperti pertama, menjaga kualitas belanja serta memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan ABPD. Kedua, mengantisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Ketiga, menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. “Mari kita bersama-sama membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Taukhid. (*)