Pengusaha Mal di Jatim Ketar-Ketir Kebijakan Efisiensi Anggaran

KETIK, SURABAYA – Para pengusaha mal di Jawa Timur (Jatim) menyatakan kekhawatiran mereka terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka khawatir kebijakan ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya berdampak pada bisnis mereka.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.

Menurutnya, jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, efisiensi justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama sektor ritel dan pusat perbelanjaan.

"Kalau kita lihat tingkat kunjungan itu ke mal masih sangat stabil gitu. Masih sangat bagus. Bahkan dibandingkan Januari tahun 2024, Januari 2025 ini kita di atasnya, masih naik,” kata Sutandi pada Kamis 13 Februari 2025.

Apakah daya beli masyarakat sebanding dengan jumlah pengunjung, pihaknya akan melakukan evaluasi beberapa bulan ke depan.

“Jadi kalau ini dampak mungkin kita bisa lihat 2-3 bulan ke depan kali ya. Mungkin kuartal pertama nanti kita evaluasi. Kalau sekarang masih belum kelihatan,” ungkapnya.

Meski begitu, Sutandi memprediksi bahwa dampak kebijakan efisiensi akan terasa dalam waktu dekat. Apalagi adanya faktor perang dagang yang sebelumnya tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri karena konsumsi masyarakat masih kuat.

“Saya khawatirkan akan terjadi, dampak itu pasti terjadi. Karena begini, kalau kondisi geopolitik global ini kacau, perang dagang Amerika dengan Kanada, Meksiko, dan Cina nanti berimbas, itu sewaktu pernah terjadi zaman Donald Trump pertama itu, itu tidak terlalu berpengaruh ke kita," papar Sutandi.

Mengapa hal tersebut tidak berdampak pada negara Indonesia, Sutandi menyebut tingginya konsumsi dalam negeri membuat negara Indonesia menguat.

"Kenapa? Karena konsumsi dalam negeri kita sangat kuat. Kenapa? Karena tidak ada efisiensi,” tegasnya.

Efisiensi anggaran, pelarangan seminar dan menggelar pertemuan di hotel, menurutnya, dapat mengurangi peredaran uang ke masyarakat. Dampak dari hal tersebut nantinya akan semakin mengurangi daya beli masyarakat.

“Nah ini yang kita khawatirkan bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena semua mau ngirit. Nah efeknya baru kita bisa lihat mungkin 1-2 bulan ke depan lah,” ujarnya.

Sutandi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kebijakan efisiensi, tetapi ia mengingatkan bahwa dampak negatifnya akan dirasakan banyak pihak, termasuk pelaku usaha dan UMKM.

“Nah kalau dampaknya negatif begitu, yang nggak setuju bukan cuma saya, tapi pasti banyak sekali. Retailer-retailer, pelaku-pelaku UMKM juga itu yang pasti juga akan keberatan gitu ya,” tuturnya.

Direktur Marketing Pakuwon Grup itu juga berharap bahwa pemerintah bisa memberikan solusi terkait dampak efisiensi terhadap daya beli masyarakat. Namun, Ia memilih untuk bersikap realistis.

“Wah harapan ya pokoknya percaya yang di pemerintah itu orang-orang pintar lah gitu ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang penting berusaha,” pungkas Sutandi Purnomosidi. (*)