KETIK, SAMPANG – Klarifikasi Pj Kades Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Ayyub, mengenai status UA terduga pelaku penjambretan maut di Kabupaten Pamekasan diragukan oleh warganya.
Pernyataan Ayyub yang menyebut UA telah mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun (Kasun) sebelum peristiwa terjadi dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Ayyub menegaskan bahwa UA tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun Somber Nangah. Ia menyatakan UA telah mengajukan pengunduran diri jauh sebelum kasus penjambretan maut yang menewaskan seorang warga di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.
Klarifikasi itu disampaikan setelah sejumlah media memberitakan UA sebagai perangkat desa aktif.
Namun, klaim tersebut dibantah warga Dusun Somber Nangah. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengunduran diri UA, baik secara lisan maupun administratif.
"Kami sebagai warga tidak pernah diberi tahu. Tidak ada pemberitahuan apa pun soal pengunduran diri itu," ujar warga tersebut, Senin, 12 Januari 2026.
Ia bahkan menduga surat pengunduran diri yang disebut-sebut ditampilkan ke media dibuat setelah kasus mencuat ke publik. Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi upaya penyelamatan citra pemerintahan desa Tlagah.
"Surat bisa saja dibuat belakangan. Administrasi bisa direkayasa, tapi fakta di lapangan tidak," katanya dengan tegas.
Warga itu menambahkan, hingga awal 2026 masih ada masyarakat yang mendatangi UA untuk mengurus keperluan administrasi desa dengan anggapan UA masih menjabat sebagai Kepala Dusun.
"Beberapa hari lalu masih ada warga yang mencari UA untuk urusan desa. Kalau memang sudah mundur, siapa yang menggantikan?" ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pernyataan Pj Kepala Desa yang menyebut posisi kepala dusun telah diisi pejabat pengganti. Menurutnya, hingga kini tidak pernah ada sosialisasi atau pengumuman resmi kepada warga mengenai pengangkatan kepala dusun yang baru.
"Kami tidak tahu siapa penggantinya. Tidak pernah ada pemberitahuan ke masyarakat," kata dia.
Warga menilai polemik ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Desa (Pemdes) Tlagah, terutama dalam tata kelola dan transparansi pengangkatan perangkat desa. Klarifikasi yang disampaikan aparat desa dinilai justru memperlebar jarak kepercayaan dengan masyarakat.
"Ini seharusnya jadi pelajaran. Pemerintah desa mesti lebih selektif. Jangan sampai masyarakat beranggapan, pelaku kejahatan bisa menjadi perangkat desa," tukasnya. (*)
