Pendapatan RSUD Cilacap dan Majenang Tembus Rp315 Miliar, Diminta Mandiri Tak Bebani APBD Pemkab

KETIK, CILACAP – Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap Ekanto Wahyuning menyebut pihaknya terus getol menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cilacap dan RSUD Majenang,

Sesuai visi misi Bupati Cilacap terpilih Syamsul Aulia Rachman, pihaknya ingin mengawal pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap. Ujungny tentu pembangunan akan berjalan dengan baik dan merata.

Ekanto menyebut pihaknya kini sedang menyoroti kinerja Dewan Pengawas (Dewas) di RSUD Cilacap  dan Majenang beserta jajaran manajemen. Pihaknya mendorong Dewas dan seluruh manajemen RSUD lebih terbuka dan transparan dalam laporan tiap tahun tentang anggaran BLUD baik di RSUD Cilacap maupun RSUD Majenang.

Ekanto menyebut laporan anggaran BLUD RSUD lebih baik dilakukan pada Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan dihadiri pers secara terbuka. Tujuannya agar masyarakat tahu apa saja yang dilakukan RSUD dan bagaimana sistem manajemen keuangan di dua rumah sakit daerah tersebut.

"Saya ingin menyampaikan, jika Dewas tidak ada suaranya di RSUD dan Dinas Inspektorat tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal dan tidak bekerja dengan semestinya, maka bisa mengambil langkah yang radikal. Jika itu memungkinkan sesuai regulasi dengan memasukkan Aparatur Penegak Hukum (APH) maka pengawasan akan lebih optimal," ujelas Ekanto.

Ekanto menyebutkan, data PAD Pemkab Cilacap 2024 yang dia dapat menyebutkan bahwa pendapatan dua rumah sakit plat merah itu di 2024 menembus angka Rp315 Miliar.

"Pendapatan RSUD Cilacap Rp215 miliar, sedang RSUD Majenang Rp100 miliar. Jadi uang total pendapatan 2 RSUD mencapai Rp315 miliar," ucapnya.

Dia menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 40 persen dari pendapatan itu harus digunakan untuk jasa pelayanan medis. Jika dihitung, 40 persen dari pendapatan tersebut nominalnya Rp125 miliar.

"Ini harus ditelusuri. Betulkan nilai sebesar itu hanya untuk jasa pelayanan medis. Kalau mereka menggunakan PMK, Rp125 miliar untuk jasa pelayanan medis itu bukan nominal yang sedikit. Di sinilah perlu transparansi," ungkapnya.

Ekanto juga menyarankan untuk RSUD melakukan penyegaran pimpinan. Terutama pimpinan struktural. Dengan penyegaran pimpinan RSUD di jajaran struktural, diharapkan membuat kinerja lebih baik.

Dia menambahkan, pendapatan RSUD Cilacap dan RSUD Majenang yang luar biasa ini seharusnya bisa mengefisienkan dana APBD yang disalurkan ke RSUD. "Untuk belanja pegawai bisa dialihkan untuk kegiatan lain seperti pendidikan, infrastruktur, apalagi untuk anggaran fisik saat ini sedang ada potongan besar-besaran dari pemerintah pusat," katanya.

"Kami meminta pada Bupati terpilih Syamsul Aulia Rachman setelah dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang untuk membenahi manajemen RSUD di Kabupaten Cilacap supaya lebih transparan untuk kepentingan masyarakat Cilacap," tutup Ekanto. (*)