Pemprov Jatim Harus Tegas! Fuad Benardi Desak Tutup BUMD Merugi

KETIK, SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Fuad Benardi meminta ketegasan Pemerintah Provinsi berani menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi atau tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

“Kalau memang ada BUMD atau anak usaha yang terus merugi dan tidak memberi manfaat ekonomi bagi daerah, lebih baik ditutup saja,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan ketik.com di Surabaya, Jumat, 7 November 2025.

Namun, kata dia, bagi BUMD yang kinerjanya baik, seperti Bank Jatim atau BUMD air bersih sudah menunjukkan peningkatan, perlu diperkuat dan diperluas kontribusinya.

Fuad menyarankan agar BUMD yang tidak produktif atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dipertimbangkan untuk dilakukan restrukturisasi, merger atau bahkan likuidasi jika tidak ada prospek keberlanjutan usaha.

Menurut catatan DPRD, dari BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, hanya sebagian kecil yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, sementara mayoritas masih di bawah dua persen dari total penyertaan modal.

Kondisi ini dinilai tidak ideal, mengingat posisi BUMD semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penopang fiskal di tengah keterbatasan pendapatan daerah.

Fuad menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong Pansus BUMD untuk tidak sekadar melakukan evaluasi administratif, tetapi juga meninjau ulang model bisnis dan efektivitas investasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan daerah.

“Sudah saatnya Pemprov Jatim memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang disertakan dalam modal BUMD menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya berharap dari Pansus BUMD ini lahir langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola, memastikan setiap BUMD memiliki manajemen berkompeten, dan menjadikan BUMD benar-benar sumber PAD berkeadilan bagi masyarakat Jawa Timur.

Sementara itu, Fuad menegaskan bahwa fraksinya akan menelaah secara detail kinerja dan laporan keuangan seluruh BUMD Jatim untuk memastikan kontribusi riil terhadap PAD.

Mantan Ketua Karang Taruna Kota Surabaya itu menyoroti rendahnya setoran dividen dari sejumlah BUMD, yang dinilai belum sebanding dengan besarnya penyertaan modal dari pemerintah daerah.

“Dari sembilan BUMD yang dimiliki Jatim, kontribusinya belum optimal. Dibandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki struktur BUMD serupa, setoran dividennya bisa mencapai dua kali lipat,” ungkap Fuad.

Dia mencontohkan, meski Bank Jatim menjadi penyumbang terbesar dengan dividen mencapai Rp420 miliar untuk Pemerintah Provinsi Jatim dari total pembagian Rp821 miliar pada tahun buku 2024, kontribusi dari BUMD lain seperti PT Panca Wira Usaha (PWU) dan PT Jatim Grha Utama (JGU) justru menurun drastis.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir, PWU hanya mampu menyetor sekitar Rp1 miliar, turun hampir 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu, JGU juga mengalami penurunan lebih dari 50 persen dibandingkan capaian 2023.

“BUMD JGU ini memiliki permasalahan serius terkait setoran dividen 2022–2024 yang belum tuntas. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, beberapa direksi justru diperpanjang masa jabatannya. Ini menimbulkan pertanyaan soal mekanisme evaluasi dan akuntabilitas kinerja,” tegasnya.

“Ada BUMD yang secara omzet besar, tapi tingkat keuntungannya rendah bahkan di bawah 10 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Di tengah upaya efisiensi APBD, BUMD seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang kuat, bukan justru membebani,” tambah Fuad. (*)