KETIK, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengikuti kegiatan Uji Publik, pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 ini digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
Agenda tersebut menjadi tahap akhir pemeringkatan badan publik dalam upaya mengukur transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi lembaga publik.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang hadir bersama sejumlah kepala OPD memaparkan berbagai kebijakan strategis yang tengah disiapkan pemerintah daerah, salah satunya penerapan konsep smart village.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi di tingkat desa akan diperkuat untuk memastikan integrasi informasi dari desa hingga kabupaten.
Baca Juga:
749 Calon Jemaah Haji Pemalang Dilepas, Ini Pesan Bupati Anom“Smart village akan memberikan apa yang dilakukan oleh desa secara digital masuk kepada kabupaten. Mulai dari proposal desa disampaikan melalui kanal digital, termasuk penyebaran informasi atas realisasinya,” jelas Anom.
Menurutnya, digitalisasi itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.
“Sehingga tidak ada pihak-pihak yang tidak tahu atas kebijakan yang telah dilaksanakan maupun penyampaian yang diberikan kabupaten ke level desa,” lanjutnya.
Bupati Anom juga memaparkan 12 program prioritas untuk masyarakat, antara lain seragam sekolah gratis, penyediaan air bersih, pembukaan lapangan kerja, bantuan UMKM, hingga penyediaan WiFi gratis di setiap desa.
Baca Juga:
Pemalang Canangkan Bulan Dana PMI 2026, Target Rp1,6 MiliarIa menambahkan bahwa Pemkab Pemalang juga meluncurkan santunan kematian bagi warga sebagai bentuk kepedulian dari lahir hingga meninggal.
“Harapannya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Selain smart village, Pemkab Pemalang menyiapkan dashboard eksekutif berbasis web yang memuat empat kelompok data utama yakni makro, mikro, sektoral, dan dinamis. Sistem ini diharapkan menjadi media monitoring yang cepat, akurat, dan transparan.
Anom juga menyoroti inovasi Petis Pemalang (Pelayanan Terpadu Peserta JKN-KIS), hasil kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial KBPP.
Layanan tersebut memudahkan aktivasi kepesertaan BPJS masyarakat secara langsung melalui aplikasi yang tersedia di seluruh puskesmas.
“Peserta BPJS yang tidak aktif dapat langsung diaktifkan melalui aplikasi ini,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Anom menyampaikan bahwa Pemkab Pemalang menyediakan data berkualitas dan terbuka melalui portal 1 Data Pemalang. Kanal tersebut menjadi wadah penyediaan data terbatas 2ID dan data terbuka bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pemalang, Joko Ngatmo, menegaskan bahwa implementasi smart village akan membuat keseragaman data dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“Dengan adanya smart village, yang mengisi adalah warganya sendiri sehingga data akan jelas dan tepat,” kata Joko.(*)
