Pemkab Blitar Prioritaskan Layanan Kesehatan Warga Lewat DBHCHT 2025

KETIK, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, dana ini benar-benar diarahkan untuk menjaga agar ribuan warga kurang mampu tetap terlindungi oleh layanan BPJS Kesehatan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, DBHCHT menjadi instrumen vital untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses berobat hanya karena keterbatasan biaya. Pemkab Blitar menekankan bahwa kelompok rentan harus berada dalam perlindungan sistem kesehatan yang layak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, menjelaskan bahwa dari total DBHCHT sebesar Rp 15,2 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) — program yang menjadi tumpuan puluhan ribu warga yang tidak mampu membayar premi secara mandiri.

“Sebagian besar dana kami fokuskan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 27.986 jiwakategori PBID. Ini bukti komitmen pemerintah daerah agar masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan tanpa khawatir biaya,” ujarnya, Kamis, 13 November 2025.

Pemanfaatan DBHCHT 2025 tidak hanya berhenti pada pembiayaan premi BPJS. Pemkab Blitar juga mengarahkan anggaran untuk memperbaiki kualitas layanan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Penguatan bangunan puskesmas, peningkatan layanan pustu, hingga pemenuhan alat kesehatan menjadi bagian dari prioritas perencanaan.

Ketersediaan obat-obatan pun mendapat perhatian serius. Dinas Kesehatan memastikan seluruh puskesmas dan pustu tetap terisi stok obat yang memadai agar pelayanan bisa diberikan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Dengan dukungan DBHCHT, kami terus meningkatkan sarana, prasarana, hingga ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Harapannya, pelayanan bisa semakin merata dan masyarakat merasakan perubahan nyata,” tambah dr. Christine.

Langkah strategis ini menjadi bukti bahwa pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Blitar berjalan tepat sasaran. Pemerintah tidak sekadar menyalurkan dana untuk kepentingan administratif, tetapi mengarahkan anggaran ini langsung kepada kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Blitar menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan akan terus menjadi prioritas. Dukungan DBHCHT diharapkan mampu memastikan seluruh warga—terutama kelompok rentan—mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sekaligus layanan yang semakin berkualitas.