Pemerintah dan APH Didesak Jaga Demokrasi serta Kebebasan Berekspresi di Indonesia

KETIK, SURABAYA – Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran terutama jajaran aparat penegak hukum (APH) didesak untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia, sebagai bagian dari demokrasi. 

Desakan itu disampaikan para tokoh agama dan tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa dalam pesan kebangsaan dan refleksi awal tahun 2025.

"Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi," ujar Komaruddin Hidayat, salah satu tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pernyataannya pada Selasa, 28 Januari 2025. 

GNB juga menyoroti berbagai isu hukum yang kini menjadi keluhan masyarakat luas. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat secara profesional, berintegritas dan berkeadilan. 

Komaruddin yang juga mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menyebut, demokrasi berkualitas mensyaratkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Negara juga harus mampu memastikan ruang kebebasan warga disertai dengan berjalannya alat-alat negara sebagai penggerak utama mandat dan amanat warga negara. 

"Beberapa tahun terakhir praktik demokrasi kita masih ditandai dengan menyempitnya ruang berekspresi warga, kekerasan oleh aparat penegak hukum, serta penggunaan peraturan perundangan untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis. Bukan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama," kata guru besar Filsafat Agama UIN Syahida ini. 

Gerakan Nurani Bangsa juga menyoroti situasi di Papua yang dinilai masih diliputi kekerasan yang berkelindan dengan akar kemiskinan, ketimpangan sosial serta masalah lainnya. 

"Situasi yang terjadi di Papua dimana eskalasi kekerasan tidak mereda, disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam. Serta terbatasnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," ucap Pdt Jacky Manuputty, tokoh Kristen Protestan yang juga salah satu tokoh di GNB. 

Karena itu, GNB meminta agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal. 

"Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa. Khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa," terang Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) ini. 

Selain Komaruddin Hidayat dan Pdt Jacky Manuputty, Gerakan Nurani Bangsa juga beranggotakan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka antara lain adalah Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Slamet Rahardjo dan Amin Abdullah. 

Juga terdapat dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Rohima Supelli, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, Ny Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Alissa Q Wahid. (*)