Pembayaran Tertunda, Bukan Ditiadakan: Bassam Jamin Hak ASN Halsel

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan, Hi. Hasan Ali Bassam Kasuba, memastikan seluruh hak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tetap dibayarkan meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami keterbatasan.

Penegasan itu disampaikan Bupati Bassam saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin 13 Juni 2026, yang diikuti ribuan ASN dan jajaran organisasi perangkat daerah.

Di hadapan peserta apel, Bassam menegaskan pemerintah daerah tidak pernah memiliki niat untuk menahan ataupun mengabaikan hak pegawai. Namun, penurunan kemampuan fiskal membuat pemerintah harus mengatur arus keuangan secara cermat agar pembayaran hak ASN dan program pelayanan publik tetap berjalan.

“Sejak awal sudah saya tegaskan, hak-hak ASN tetap akan dibayar. Namun agak terlambat karena kita semua tahu kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas,” ungkap Bupati.

Menurut Bassam, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan perhitungan, kehati-hatian, dan skala prioritas. Pemerintah tidak hanya mengatur pembayaran belanja pegawai, tetapi juga harus memastikan pelayanan masyarakat dan program pembangunan tidak berhenti.

“Mengelola keuangan daerah tidak semudah mengelola keuangan dapur rumah tangga. Kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan cukup signifikan harus dikelola dengan baik agar semua program pemerintah daerah bisa berjalan normal,” jelasnya.

Bassam juga mengajak seluruh ASN mengedepankan prasangka baik serta memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Ia meminta para pegawai tetap bersabar apabila terdapat pembayaran yang belum dapat direalisasikan tepat waktu.

“Saya mengajak kepada kita semua untuk mengedepankan prasangka baik. Kalau pembayaran ada yang terlambat, saya berharap harus bersabar,” katanya.

“Prinsipnya, hak ASN tetap akan dibayar. Namun akan mengalami keterlambatan, jadi saya berharap untuk bisa bersabar,” lanjutnya.

Bupati menjelaskan, keterlambatan pembayaran seperti tambahan penghasilan pegawai dan gaji ke-13 tidak hanya dirasakan oleh ASN. Kondisi serupa turut dirasakan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli hingga pimpinan organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, keterbatasan keuangan bukan hanya terjadi di Halmahera Selatan, tetapi menjadi tantangan yang juga dihadapi banyak daerah secara nasional.

Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memilih mempertahankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kebijakan itu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kerja dan penghasilan para pegawai.

“Di daerah lain mungkin sudah ada langkah pada Agustus nanti tenaga PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu akan dirumahkan. Tapi di Halsel, kita sudah berkomitmen untuk tetap mempertahankan tenaga PPPK dan membayar hak-hak ASN,” tegas Bassam.

Meski realisasinya membutuhkan waktu, Bassam memastikan pemerintah daerah terus berupaya mengelola kemampuan fiskal yang tersedia secara maksimal, terukur, dan bertanggung jawab.

“Kita ini diibaratkan satu perahu. Jika tenggelam, maka kita akan tenggelam bersama. Jika selamat, maka kita akan selamat bersama,” pungkasnya.