Pejabat BNPB Dikabarkan Terjerat KPK, Jadi OTT ke 22 Sepanjang 2026

KETIK, JAKARTA – Di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum usai di Kalimantan dan Sumatra, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikabarkan justru terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Padahal, BNPB menjadi salah satu leading sector dalam penanganan bencana karhutla.

Informasi yang dihimpun, OTT digelar petugas KPK terhadap pejabat BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tersebut. Ia mengatakan sejumlah pihak telah diamankan untuk dimintai keterangan.

“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” kata Setyo.

Setyo menjelaskan, bahwa informasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang diamankan akan disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Hingga berita ini dimuat, KPK belum mengungkap identitas pihak yang diamankan, dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki, maupun barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026

OTT yang berkaitan dengan BNPB menambah panjang daftar operasi penindakan KPK sepanjang 2026.

Sejak Januari 2026, lembaga antirasuah tersebut telah menangani berbagai perkara yang melibatkan pejabat pemerintah pusat, kepala daerah, aparat peradilan, hingga lingkungan perguruan tinggi.

Pada Januari, KPK melakukan operasi terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam dua operasi berbeda.

Memasuki Februari, penindakan berlanjut ke sektor perpajakan, kepabeanan, dan peradilan. KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

Pada Maret, KPK menangkap tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Sementara itu, pada April, operasi berikutnya menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Setelah tidak ada OTT yang dicatat dalam rekapitulasi pada Mei, KPK kembali melakukan serangkaian penindakan pada Juni. Operasi pada bulan tersebut berkaitan dengan sejumlah perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan, termasuk kasus di sektor pertanahan dan pengelolaan keuangan negara.

Pada Juli, KPK melanjutkan penindakan terhadap sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Penindakan kemudian menjangkau lingkungan perguruan tinggi. Pada Agustus, KPK melakukan OTT yang berkaitan dengan jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Pada September, KPK menangani operasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Operasi berikutnya menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Rangkaian tersebut berlanjut hingga Oktober melalui operasi yang berkaitan dengan BNPB.

Dengan demikian, OTT KPK di BNPB ini berpotensi menjadi operasi tangkap tangan ke 22 yang digelar komisi anti rasuah sepanjang tahun ini. (*)