KETIK, TRENGGALEK – DPC PDIP Trenggalek menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang diikuti 500-an kader partai berlambang banteng di Hall Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Selasa, 21 April 2026.

Musancab ini sebagai puncak proses pembentukan kepengurusan anak cabang di 14 kecamatan yang ada di Trenggalek. Tak terkecuali sebelumnya sudah dilaksanakan pra-Musancab melalui penjaringan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan, Musancab merupakan tindaklanjut dari intruksi partai yang dilakukan secara serentak untuk menyusun kepengurusan di tingkat kecamatan.

"Kita sudah komitmen untuk melakukan regenerasi. Jadi di setiap kepengurusan tingkat kecamatan harus ada 4 orang perempuan dan 3 orang dari kelompok milenial dibawah usia 35 tahun dari 11 anggota yang ada," ucapnya.

Baca Juga:
Ketua TP PKK Trenggalek Sebut Hari Kartini Bisa Dijadikan Momentum Lahirnya Perempuan Hebat

Doding menyebut jika kelompok milenial yang ada di setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) mencapai 20 persen secara minimal, tapi dari data yang terhimpun ada PAC yang mencapai hingga 50 persen.

"Kita berharap setelah dilantik nanti, kelompok milenial lebih mendominasi," ujarnya.

Ketika disinggung target perolehan kursi di pemilu 2029, pihaknya menarget 15 hingga 17 kursi dari 13 kursi yang didapat pada pemilu 2024. Namun kalau masih memungkinan tentu targetnya akan dinaikkan.

"Tentu kita masih berkaca pada situasi seperti sekarang ini," tandasnya.

Baca Juga:
Selangkah Lagi Komarudin Jadi Legislator di DPRD Trenggalek

Ia menuturkan, menjelang pelaksanaan pemilu, PDIP akan tetap fokus terkait pengabdian kepada masyarakat. Karena, itu menjadi pondasi penting sekaligus menjadi daya ungkit hadir di tengah masyarakat.

"Tentu kita ingin tahun satu ke depan hasilnya seperti apa. Kemudian menjelang pemilu kota baru petakan siapa lawan yang perlu mendapat perhatian," tegasnya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek itu menegaskan, setelah dilantik para kader akan fokus mengawal isu kemiskinan. Salah satunya dengan merespons kasus penonaktifan BPJS yang sempat terjadi, di mana para kader akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan sekaligus pengawalan.

"Teman-teman nanti akan menginventarisasi BPJS orang miskin yang mati akan dikoordinasikan," tuturnya.

Ia juga menyentil terkait kader PDIP yang akan tampil saat perhelatan Pilkada.

"Dulu persyaratanya 20 persen saja bisa lawan bumbung kosong, apalagi sekarang diturunkan menjadi 4 persen tentu akan lebih memudahkan dalam meyiapkan kader," tutupnya (*)