Pacu Jabatan Fungsional Jadi Pilar Reformasi Birokrasi Bondowoso

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso semakin serius menata Jabatan Fungsional sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif.

Penegasan ini disampaikan Asisten III Administrasi Umum, Haeriah Yuliati, saat menghadiri kegiatan penguatan pemahaman kebijakan dan tata kelola Jabatan Fungsional di Sabha Bina Praja, Jumat (6/2/2026).

Haeriah menyampaikan bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan sangat bergantung pada peran Jabatan Fungsional yang diisi oleh ASN berkompeten dan profesional.

Jabatan ini menuntut penguasaan keahlian teknis dan keterampilan khusus yang selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ia menjelaskan, dinamika kebijakan manajemen ASN saat ini telah menggeser orientasi birokrasi ke arah penguatan peran teknis dan pelayanan.

Dalam konteks tersebut, Jabatan Fungsional menempati posisi vital sehingga penguasaan regulasi, sistem pengelolaan, serta arah pengembangan karier menjadi kebutuhan mutlak.

“Tidak ada lagi anggapan Jabatan Fungsional sebagai pilihan kedua. Ini adalah jalur karier yang sejajar, terhormat, dan terbuka luas bagi ASN yang menunjukkan kinerja, integritas, dan profesionalisme,” kata Haeriah.

Kegiatan yang digelar di Sabha Bina Praja tersebut menjadi sarana untuk menyatukan persepsi antarperangkat daerah mengenai kebijakan dan tata kelola Jabatan Fungsional, baik dalam penataan formasi maupun perencanaan karier.

Selain itu, forum ini diharapkan mampu mendorong peningkatan motivasi para pejabat fungsional dalam mengembangkan kompetensi diri.

Haeriah juga mengingatkan pentingnya peran perangkat daerah dalam melakukan pembinaan dan pemanfaatan Jabatan Fungsional secara optimal sesuai kebutuhan organisasi.

Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, Jabatan Fungsional diyakini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

Haeriah juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bersinergi mendukung penguatan Jabatan Fungsional sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan, demi pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada masyarakat. (*)