OJK Jabar Perkuat Pemberdayaan UMKM Kota Banjar untuk Naik Kelas

KETIK, BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kunjungan kerja OJK Jabar ke Pemkot Banjar ini juga untuk memperkuat edukasi keuangan, pemahaman mengenai tugas dan fungsi pengawasan OJK.

Kepala OJK Jabar, Darwisman menjelaskan, OJK menjalankan mandat pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal, serta pelindungan konsumen. 

"Dalam mendorong peningkatan literasi keuangan, OJK terus bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat agar pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan semakin meningkat," jelas Darwisman dalam keterangan resminya, Rabu 17 Desember 2025.

Darwis juga menyampaikan perluasan mandat OJK berdasarkan Undang-undang P2SK Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memperkuat pemberdayaan UMKM melalui peningkatan literasi, inklusi, serta perluasan akses pembiayaan. 

Selain itu, ia memaparkan arah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang menunjukkan prospek positif. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029, laju pertumbuhan ekonomi Jabar diproyeksikan mencapai 7,95% secara tahunan. 

Menurut Darwis, kontribusi daerah menjadi faktor penting dalam pencapaian target tersebut, termasuk Kabupaten Garut yang ditargetkan tumbuh 7,89% pada tahun 2029. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap penguatan ekonomi daerah dan semakin besarnya peran Jawa Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Darwisman juga menekankan penguatan Program TPAKD tahun 2025 serta pengembangan ekosistem ekonomi pesantren melalui Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat dan mendukung implementasi Program Pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota Banjar Sudarsono turut menyampaikan program strategis pemerintah pusat dan daerah, antara lain pentingnya menjaga swasembada pangan, penyelarasan kebijakan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta penguatan kelembagaan masyarakat. 

Wali Kota juga mengapresiasi kebijakan Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Banjar mengenai tantangan UMKM untuk naik kelas. 

“Kami berharap ada kebijakan seperti KUT yang dapat memberikan kemudahan bagi UMKM. Di lapangan, banyak pelaku usaha justru beralih ke lembaga nonformal karena akses perbankan masih terbatas,” ungkap Sudarsono.

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi OJK bersama Pemkot Banjar dan lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan UMKM, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(*)