Nggak Biasanya, Prabowo Pilih Sampaikan Sendiri Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal di DPR Hari Ini

KETIK, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) hari ini. Prabowo akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena selama ini penyampaian KEM-PPKF lazim dilakukan oleh Menteri Keuangan, sebagai perwakilan pemerintah. Jika terlaksana, Prabowo akan menjadi presiden pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan DPR RI.

Adapun rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 itu dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara atau yang biasa dikenal dengan “Gedung Kura-Kura”.

Selain agenda penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, DPR juga akan membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.

Prabowo jadi Presiden Indonesia pertama yang menyampaikan KEM-PPKF langsung di hadapan DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan itu. Menurut Dasco, selama ini menteri keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden dalam penyampaian dokumen tersebut. Karena itu, tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir langsung dan menyampaikan sendiri arah kebijakan ekonomi pemerintah.

“Sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” jelas Dasco.

Namun, lebih lanjut, Dasco enggan berspekulasi mengenai alasan khusus di balik keputusan Prabowo hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.

Istana Ungkap Alasannya

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo ingin memanfaatkan momentum pidato tersebut untuk menyatukan pandangan pemerintah dan DPR dalam menjaga perekonomian nasional.

“Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujar Prasetyo kepada wartawan.

Menurut Prasetyo, momentum itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei. “Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional,” kata dia. (*)