Nasional Institut, Nilai Sufmi Dasco Punya Peluang Duduki Kursi Wapres

KETIK, JAKARTA – Bursa calon wakil presiden (Cawapres) mulai menghangat menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Di tengah berbagai spekulasi nama-nama pengganti dari internal koalisi bermunculan.

Direktur Nasional Institut Riyanda Barmawi, menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad mempunyai peluang dan merupakan kandidat ideal mendampingi Presiden Prabowo, Jumat 13 November 2026.

Menurut Riyanda, setidaknya terdapat empat pertimbangan elementer yang menguatkan posisi Dasco sebagai cawapres ideal. Pertama, chemistry politik. Kedekatan personal dan ideologis antara Dasco dan Prabowo telah teruji dan terjalin lama.

“Kedekatan yang telah teruji ini menjamin soliditas eksekutif dan kesinambungan agenda pemerintahan Prabowo, dimana Dasco mampu menopang efektivitas eksekusi kebijakan Presiden tanpa memerlukan fase adaptasi politik”, beber Riyanda.

Kedua, lanjut Riyanda, duet Prabowo-Dasco mencerminkan perpaduan ideal kepemimpinan berlatar militer dan sipil. Komposisi ini dinilai dapat menjawab dan meredam keraguan sebagian publik terkait militerisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Di tengah dinamika politik yang dinamis, Riyanda menegaskan jika figur Dasco semakin relevan karena memiliki modal penerimaan politik yang luas. Legitimasinya tidak hanya melintasi kekuatan partai politik, baik koalisi maupun oposisi, melainkan juga mengakar kuat di kalangan civil society.

“Akseptabilitas politik Dasco yang tinggi ini penting bagi pemerintahan Prabowo karena memungkinkan pembentukan konsensus nasional yang inklusif sekaligus meminimalisir resistensi," ujar Riyanda.

Adapun pertimbangan terakhir, kata Riyanda, dapat dilihat secara kultural dan simbolik. Baik itu Prabowo maupun Dasco, keduanya dipandang sama-sama memiliki keselarasan shio yang saling melengkapi.

“Prabowo bershio Kelinci yang bermakna ahli strategi dan pemimpin utama, sedangkan Dasco bershio Kambing yang berperan sebagai perekat dan penjaga stabilitas dinamika politik,” beber Riyanda.

Kendati demikian, kata Riyanda, sesuai mekanisme konstitusional, penetapan wapres definitif tetap bergantung pada dua nama yang diusulkan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih melalui Sidang Paripurna. (*)