KETIK, SURABAYA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I di Pondok Pesantren Sunan Bejagung 2, Kabupaten Tuban, pada 11–12 April 2026. Forum yang dihadiri jajaran pengurus, tokoh ulama, serta unsur pemerintah daerah ini menjadi momentum untuk mengevaluasi arah gerak organisasi sekaligus menegaskan kembali pentingnya tradisi silaturahmi dan Qanun Asasi sebagai fondasi gerakan Nahdlatul Ulama dalam menghadapi dinamika organisasi menjelang Muktamar ke-35 NU.
Ketua PWNU Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, secara terbuka mengakui adanya pergeseran karakter internal NU berupa berkurangnya dimensi silaturahim sebagai ruh organisasi yang selama ini justru menjadi kekuatan kultural NU.
“Yang kami rasakan, NU hari ini berbeda. Dan yang paling mencolok, yang tidak ditemukan dalam peraturan perkumpulan yang baru, adalah soal silaturahim,” ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya jarak antara regulasi formal organisasi dengan praktik sosial-kultural yang selama ini menjadi fondasi NU.
Gus Kikin juga mendorong langkah konkret berupa muhasabah dan evaluasi menyeluruh terhadap arah gerak organisasi. Dengan jumlah jam’iyyah yang disebut mencapai sekitar 150 juta di Indonesia, ia mempertanyakan efektivitas jika potensi besar tersebut berjalan tanpa arah kolektif.
“Untuk apa kalau kita jalan sendiri-sendiri,” tegasnya, seraya berharap Muskerwil mampu melahirkan gagasan yang berdampak bagi kemaslahatan masa depan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, mengajak warga Nahdliyyin di wilayah setempat untuk terus mensinergikan berbagai program pembangunan daerah.
Menurutnya, kehadirannya dalam Muskerwil PWNU di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Tuban, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis bersama Nahdlatul Ulama demi kemaslahatan umat.
Selama ini, lanjut Emil, berbagai program yang dilakukan warga Nahdliyyin di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat telah terbukti memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Jawa Timur.
“NU berkontribusi luar biasa untuk pembangunan Jawa Timur. Kehadiran kami di sini sekaligus mempererat koordinasi antara warga Nahdliyyin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rais Syuriah PBNU Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., yang membuka secara resmi Muskerwil tersebut, menempatkan forum ini dalam perspektif yang lebih luas dan historis menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
“Muktamar yang akan datang bukan sekadar soal waktu, tetapi menjadi penanda akhir abad pertama dan awal abad kedua NU,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Muskerwil bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan bagian dari proses transisi penting dalam perjalanan sejarah NU.
Ia juga menekankan bahwa PBNU membutuhkan pandangan yang “genuin” dari peserta Muskerwil—yakni pandangan yang lahir dari realitas di tingkat akar rumput, bukan sekadar reproduksi wacana elite organisasi.
Sementara itu, KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung, dalam taujihnya mengingatkan pentingnya kembali kepada Qanun Asasi sebagai fondasi ideologis sekaligus konstitusional bagi Nahdlatul Ulama.
Ia menegaskan bahwa posisi Rais Aam perlu dikembalikan pada kedudukan awalnya sebagai otoritas tertinggi dalam struktur hukum organisasi.
“Siapapun Rais Aamnya, jadikan sebagai supremasi hukumnya,”menyampaikan
Selain itu, ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026, termasuk terkait waktu dan tempat pelaksanaan yang mengikuti arahan Rais Aam. (*)
