MTI Ingatkan Ancaman Pasokan BBM Jelang Mudik Lebaran 2026

KETIK, JAKARTA – Menjelang musim mudik Lebaran 2026, ketersediaan energi nasional menjadi salah satu perhatian utama. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengingatkan pemerintah untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat.

Djoko menilai stabilitas pasokan energi menjadi krusial mengingat situasi geopolitik global yang sedang memanas akibat konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi rantai pasok energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa waktu menuju puncak arus mudik Lebaran tinggal sekitar 12 hari, sementara proses pengadaan energi biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 50 hari.

“Kalau persoalan energi ini serius dan tidak terkontrol, kepolisian tidak perlu pusing mengatur lalu lintas karena kendaraan tidak bisa bergerak. Semoga pasokan BBM aman hingga usai mudik,” ujarnya.

Djoko juga menyinggung potensi pergerakan masyarakat selama musim mudik tahun ini. Meski sejumlah survei memprediksi jumlah pemudik akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 150 juta orang, ia memperkirakan penurunannya tidak terlalu signifikan.

Menurutnya, program makan gratis yang berpotensi menciptakan lapangan kerja mungkin hanya mengurangi sekitar 10 juta pemudik.

Selain itu, Djoko memperkirakan pola perjalanan masyarakat juga mengalami perubahan. Sebagian masyarakat diprediksi tidak melakukan perjalanan jauh ke luar pulau, melainkan hanya bepergian dalam jarak dekat antar kota di kawasan Jabodetabek.

Djoko menyampaikan pandangan tersebut dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. 

Diskusi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, serta Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal. (*)