KETIK, NAGAN RAYA – Pemberhentian Mohd Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Provinsi melalui rapat paripurna, yang dilaksanakan di Gedung DPRK Nagan Raya pada Kamis (19/11/2026), berbuntut panjang.
Secara terbuka, Rizki yang merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nagan Raya, Aceh, secara gamblang membantah tudingan yang menjadi dasar pemeriksaan Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Keputusan pemberhentian itu tidak diterima begitu saja oleh Rizki. Ia menilai proses yang berujung pada pencopotan dirinya perlu diuji secara hukum, terutama menyangkut dasar keputusan, prosedur, serta aspek keadilan dalam penanganannya.
Usai rapat paripurna, Jumat (20/11/2026), Rizki menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Ia pun menyatakan akan menggunakan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.
"Kita adalah negara hukum. Setiap proses harus memiliki landasan hukum yang jelas. Saya tegaskan tidak bersalah dan akan membuktikannya melalui proses hukum," kata Rizki.
Baca Juga:
Polda Aceh dan Polres Jajaran Tangani 4 Laporan TPPORizki juga mempersoalkan masuknya persoalan pribadi dan keluarga ke dalam proses yang berujung pada keputusan politik di lembaga legislatif. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik.
Tak hanya itu, ia menyayangkan penjelasan yang telah disampaikan saat pemeriksaan BKD dinilai tidak tergambar secara utuh dalam forum rapat paripurna.
Rizki turut membantah anggapan bahwa dirinya sengaja menghindari panggilan BKD. Ia mengklaim ketidakhadirannya saat itu karena sedang menjalankan agenda kedinasan dan kegiatan partai di luar daerah.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keberatan Rizki terhadap proses yang berujung pada pemberhentian dirinya. Ia menegaskan akan menguji persoalan tersebut melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
Abi Roni Dukung Sikap Tegas Bupati Abdya, Perusahaan Tak Bantu Tangani Banjir Cabut IzinPPP Nagan Raya Pastikan Internal Partai Tetap Solid
Di tengah polemik pemberhentian tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Nagan Raya memastikan kondisi internal partai tetap solid. Hingga kini, Mohd Rizki Ramadhan disebut masih menjabat sebagai Ketua DPC PPP Nagan Raya.
Sekretaris DPC PPP Nagan Raya, Samsul Rahmat Pangrabo, mengatakan pihaknya menghormati seluruh mekanisme yang sedang berlangsung, baik di lingkungan DPRK maupun proses hukum yang akan ditempuh.
Menurut Rahmat, semua pihak semestinya perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan.
"Kami menghormati seluruh mekanisme yang berlangsung. Proses hukum masih berjalan, sehingga semua pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu keputusan sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
Ia menjelaskan, perkembangan dan hasil proses di DPRK Nagan Raya nantinya akan dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai aturan organisasi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sehingga polemik tersebut tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
BKD Belum Berikan Penjelasan
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan pendalaman mengenai proses pemeriksaan hingga keputusan pemberhentian Mohd Rizki Ramadhan.
Tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi sejak Kamis hingga Jumat malam untuk memperoleh penjelasan dari pihak terkait.
Dalam upaya tersebut, redaksi sempat terhubung dengan Cutman dari Partai Nusantara Aceh (PNA). Namun, sejumlah pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnain, yang juga merupakan legislator dari Partai NasDem. Namun hingga Jumat malam, konfirmasi dan tanggapan dari Ketua BKD belum diterima.
Dengan demikian, polemik pemberhentian Mohd Rizki Ramadhan masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait dasar pemeriksaan, proses pengambilan keputusan, serta langkah hukum yang akan ditempuh pihak yang bersangkutan.
Perkembangan selanjutnya diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, mengingat persoalan ini tidak hanya menyangkut posisi pimpinan DPRK, tetapi juga mekanisme kelembagaan dan dinamika internal partai politik di Nagan Raya. (*)