MH Said Abdullah Kembali Pimpin DPD PDI Perjuangan Jatim 2025–2030, Target Tambah 5 Juta Suara

KETIK, SURABAYA – Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Timur resmi menunjuk MH Said Abdullah sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur masa bakti 2025–2030.

Penunjukan tersebut menegaskan kesinambungan dan kepemimpinan di PDI Perjuangan di provinsi dengan basis pemilih terbesar nasional.

Said Abdullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan jajaran partai. Ia menegaskan, Konferda-Konfercab PDI Perjuangan Jatim menjadi momentum konsolidasi sekaligus regenerasi organisasi.

“Terima kasih kepada seluruh pihak dan kawan-kawan media. Pada akhirnya Konferda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur masa bakti 2025–2030 telah terbentuk. Ada wajah lama dan juga wajah baru, ini bagian dari dinamika dan regenerasi partai,” ujar Said Abdullah.

Ditegaskan, kepengurusan baru akan bekerja dengan best effort untuk memastikan seluruh gagasan dan program partai benar-benar membumi dan dirasakan rakyat.

Salah satu target besar yang dicanangkan adalah penambahan hingga 5 juta suara PDI Perjuangan di Jawa Timur.

“Kami yakin, dengan kerja kolektif pengurus baru, target tambahan 5 juta suara bisa dicapai. Tanggung jawabnya berat, tetapi jika dipikul bersama, insyaallah bisa terwujud,” tegas Said.

Di kepengurusan periode lima tahun kedepan, Said memastikan fokus program kerakyatan dan SDM Unggul, PDI Perjuangan Jatim akan terus berpijak pada program-program kerakyatan, dengan prioritas utama peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.

“Kami ingin Jawa Timur memiliki SDM unggul. Karena itu, DPD PDI Perjuangan akan menginisiasi pembentukan dana abadi pendidikan dan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Dengan struktur tersebut, PDI Perjuangan Jatim menargetkan lahirnya 50 ribu startup hingga tahun 2030, sebagai modal strategis menyongsong Indonesia Emas 2045.

MH Said Abdullah kembali menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur masa bakti 2025–2030 (Martudji/Ketik.com)

Juga ditegaskan, bahwa regenerasi tanpa mengorbankan soliditas. Said menjawab isu perampingan kepengurusan, jumlah pengurus tetap 25 orang, dan tidak ada agenda menyingkirkan kader lama.

“Ini bukan soal membuang atau menaikkan orang. Konferda adalah bagian dari regenerasi dan peningkatan kualitas organisasi. Semua tetap keluarga besar PDI Perjuangan,” katanya, sambil menegaskan bahwa tidak ada perombakan fraksi secara serampangan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

“Kesinambungan partai tetap dijaga. Kinerja fraksi akan terus diperkuat, bukan dirombak tanpa alasan,” katanya.

Disampaikan, di kepengurusan yang baru terbentuk juga melibatkan tokoh agama, salah satunya KH Abdul Wahab Yahya duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Keagamaan.

Sosok itu dinilai memperkuat relasi PDI Perjuangan dengan kalangan pesantren serta organisasi keagamaan baik di Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dalam Konferda itu, juga ditetapkan struktur lengkap kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jatim dengan Said Abdullah sebagai ketua, didampingi Deni Wicaksono sebagai sekretaris dan Wara Sundari Renny Pramana sebagai bendahara, serta jajaran wakil ketua lintas bidang yang mencerminkan kombinasi kader senior dan kader dari generasi muda.

Komposisi kepengurusan kombinasi yang solid dan program strategis jangka panjang, PDI Perjuangan Jatim optimistis menjadi wujud kekuatan politik utama dan  motor penggerak pembangunan kerakyatan di tingkat nasional.

Berikut Susunan Pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Periode 2025–2030:

Bidang Internal

Ketua M.H. Said Abdullah; Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Agus Wicaksono; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif Didik Prasetiyono; Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Bambang Yuwono; Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Budi Sulistyono (Kanang); Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Pulung Agustanto; 

Bidang Pemerintahan

Wakil Ketua Bidang Politik: I Made Riandiana Kartika; Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ipuk Fiestiandani; Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Dewanti Rumpoko

Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Andri Wahyudi;

Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Daniel Rohi; Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan, Didik Nurhadi; 

Bidang Kerakyatan; Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan Perempuan dan Anak Rudi Afianto

Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM: Isnainiah; Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: Sulistyorini

Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: Eri Cahyadi; Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME: KH. Abdul Wahab Yahya

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Qintharra U. Yassifa; Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, serta Kelautan dan Perikanan, Fatkurrahman

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Martin Hamonangan; Sekretaris: Deni Wicaksono;  Wakil Sekretaris Bidang Internal, Ratih Ditya Wijayanti; Wakil Sekretaris Bidang Program, Yordan M. Batara-Goa; Bendahara, Wara Sundari Renny Pramana dan sebagai Wakil Bendahara, Susy Cecilia Agustina S. (*)