Merah Putih Institute Jatim Dukung Mahfud MD Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

KETIK, SURABAYA – Merah Putih Institute Jatim mendukung Menkopolhukam Mahfud MD untuk mendesak DPR agar mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Diketahui, beberapa pekan lalu geger soal aliran uang ratusan triliun di Kementerian Keuangan. Politisi PDI Perjuangan, Bambang Pacul merespon permintaan Mahfud MD tersebut dengan menyebut bahwa Mahfud harus melakukan lobi-lobi politik kepada para ketua umum partai politik.

Sikap Menkopolhukam, Mahfud MD tersebut mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan di akar rumput, salah satunya DPW Merah Putih Institute Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPW Merah Putih Institute Jatim, Sutriyadi. Menurutnya RUU Perampasan Aset sangat penting untuk disahkan agar negara bisa digdaya menghadapi koruptor.

"Dengan RUU Perampasan Aset ini kita harap DPR agar serius dalam memperjuangkan. Kita harap segera disahkan. Jika sudah nanti disahkan, negara tidak bisa lagi dianggap main-main dalam memberantas korupsi," kata Sutriyadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/5/2023).

"RUU Perampasan Aset mengakomodir kepentingan kita sebagai bangsa yang berkomitmen melawan praktek korupsi. Negara nanti bisa mengambil aset mereka-mereka yang korupsi. Tak hanya spesifik dalam korupsi, RUU ini kan juga bisa juga dipakai untuk pelaku pencucian uang dan sejenisnya," tambahnya.

Sutriyadi menyampaikan apresiasi kepada Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurut dia, Mahfud MD telah mewakili banyak orang untuk memberantas korupsi.

"Saya tentu bangga dengan pak Menko Mahfud. Beliau (Mahfud MD) membuktikan dirinya juga gerah dengan budaya korup di dunia birokrasi kita. Saya mewakili Merah Putih Institute Jatim mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau. Dengan ini beliau banyak mewakili kami, baik rakyat biasa, mahasiswa, para aktivis, dan lainnya," ungkap pria yang sedang menempuh Magister Sosiologi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang ini.

"Kami mendukung pak Mahfud MD untuk terus menekan DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang," pungkasnya. (*)