Menteri PPPA Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ganggu Hak Asuh Orang Tua

KETIK, SURABAYA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat tidak menghilangkan hak asuh orang tua, meskipun para siswa menjalani keseharian dengan tinggal di asrama.

"Memang Sekolah Rakyat sistem pendidikannya boarding school atau asrama, tapi jangan khawatir karena hak asuh orang tua tidak hilang," ujarnya di sela Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang digelar di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 16 Januari 2026.

Ia menyampaikan bahwa pengasuhan merupakan salah satu hak dasar anak yang wajib dijaga dan dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Menurutnya, peran orang tua dalam pola asuh menjadi fondasi penting agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang sehat serta cerdas.

"Bapak dan ibu pada orang tua harus percaya bahwa Sekolah Rakyat memang memiliki tujuan mulia," ucap menteri kelahiran Madura tersebut.

Sekolah Rakyat, lanjutnya, tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan, hak atas pengasuhan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menteri PPPA juga menjelaskan bahwa penerapan pola asuh di lingkungan Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan penguatan kapasitas bagi kepala sekolah, pendidik, maupun wali asrama.

Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan tersebut patut diapresiasi dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi para kepala sekolah dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat.

Tidak hanya itu, Menteri Arifah turut memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dinilai berhasil mendirikan Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia.

"Dari 166 titik SR yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Banjarmasin beberapa waktu lalu, Jatim menjadi provinsi terbanyak. Jumlah SR yang sudah beroperasi sebanyak 26 titik," ucap dia.

"Tidak salah Pak Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf waktu peresmian itu juga menyampaikan bahwa Jatim sangat layak mendapat Penghargaan," tambah Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut.

Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo, sejumlah kepala OPD, serta ratusan kepala sekolah dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat se-Jawa Timur. (*)