Menteri ATR/BPN Bagi Sertifikat Tanah di Sidoarjo secara Door to Door

KETIK, SIDOARJO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Hadi Tjahjanto kembali membagikan sertifikat tanah ke 20 warga Desa Sedati Gede, Sidoarjo, Jum'at, (20/10). Pembagian sertifikat ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum atas status tanah.

Hadi Tjahjanto membagikan 20 sertifikat secara door to door ke masyarakat. Dari total 200 sertifikat yang dibagikan yang merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

“Sudah 82 persen kurang lebih, secara umum untuk Kabupaten Sidoarjo ini masih kurang 18 persen,”ujarnya usai membagikan sertifikat pada warga.

Ia menambahkan saat ini terealisasi 709 sertifikat dari total target 864 ribu sertifikat. Untuk kekurangan realisasi terebut, mantan Panglima TNI ini menargetkan akan selesai sebelum tahun 2024.

Ia berharap nantinya seluruh tanah di Sidoarjo sudah memiliki kekuatan hukum dengan bukti sertifikat tanah. Terlebih keabsahan status tanah ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Artinya apa, kalo kita lihat dari pembagian sertifikat tadi oleh masyarakat juga digunakan untuk usaha-usaha dengan di hak tanggungan," imbuhnya.

Dengan demikian maka kondisi tersebut akan menyebabkan beredarnya uang di Sidoarjo. Bahkan akan turut menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga Rp 597 miliar. Padahal realisasi masih 82 persen, sehingga diharapkan pertumbuhan yang signifikasn akan terjadi ketika sudah mencapai 100 persen.

Melalui program PTSL, hingga saat ini sudah tercatat 107,5 juta dari total 126 juta bidang tanah sudah memiliki sertifikat resmi. Sementara untuk di Jawa Timur terdapat 16.924.540 bidang dengan tanah yang sudah tersertifikat sejumlah 13.774.917 bidang.

Hadi Tjahjanto memastikan program PTSL sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bebas dari pungutan liar (pungli). Sementara untuk penerima sertifikat, ia berharap agar sertifikat dijaga dengan baik.

”Pertama tolong dijaga sertifikat itu, jangan mudah memberikan kepada orang yang tidak berkepentingan untuk pinjam sertifikat. Kedua, apabila ada peluang-peluang bisnis dan ada ide-ide bisa dimanfaatkan untuk usaha dengan hak Tanggungan," ujarnya.

 Hadi menyarankan agar sertifikat tersebut disimpan dengan baik. Selain itu, harus difotokopi, sehingga kalau ada yang hilang salah satunya atau yang asli, fotokopi bisa ditukar dengan yang asli. (*)