Mensos Gus Ipul Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat di Lampung, Verifikasi Calon Siswa dan Rekrut Tenaga Pendidik Dimulai

KETIK, BANDAR LAMPUNG – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meninjau calon lokasi Sekolah Rakyat di kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Lampung, Senin, 12 Mei 2025.  

Dalam peninjauan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, dan anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan II Lampung, Aprozi Alam. Mereka memeriksa fasilitas yang akan digunakan oleh siswa Sekolah Rakyat.

"Ini adalah penyelenggaraan pertama (Sekolah Rakyat) di Lampung, insya Allah jika nanti gedung khusus untuk Sekolah Rakyat sudah dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut," kata Gus Ipul mengutip laman resmi Kemensos RI, Selasa, 13 Mei 2025.

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Gus Ipul menjelaskan bahwa untuk sementara, Sekolah Rakyat akan menggunakan gedung yang sudah ada di kompleks BPSDM, guna mempercepat implementasi program.

Sekolah dengan konsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tiga jenjang pendidikan akan difasilitasi sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dari 53 lokasi awal, jumlah calon lokasi Sekolah Rakyat yang siap diverifikasi terus bertambah, mencapai 65 titik secara nasional.  

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan calon siswa telah dimulai. 

"Kita sedang menyelesaikan seluruh perencanaan dan juga secara simultan telah dimulai proses rekrutmen. Baik untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk tenaga kependidikan lainnya, dan tentu untuk calon-calon siswa," jelasnya.

Penetapan siswa akan dilakukan setelah melalui verifikasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, penetapan akan disahkan oleh kepala daerah dan diteruskan ke Kementerian Sosial.

"Kami akan menetapkan calon siswa sebagaimana usulan kepala daerah (untuk) resmi menjadi siswa di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul. 

Mengenai kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan melakukan survei.

"Kami hanya mengusulkan di titik-titik di mana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Nanti kemudian Kemen PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya," kata dia. 

Kompleks BPSDM yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat memiliki luas 8,6 hektare, dilengkapi dengan fasilitas memadai, antara lain asrama dengan 81 kamar. Setiap kamar dapat menampung tiga hingga empat siswa. Selain itu, tersedia dua ruang makan yang berlokasi di Gedung Latsar dan Gedung Sekincau.

Dari sisi pembelajaran, sekolah ini menyediakan enam ruang kelas belajar, satu laboratorium bahasa dengan kapasitas 40 orang, dan satu laboratorium komputer dengan 30 unit komputer. Fasilitas lain meliputi dua ruang seminar di lantai atas yang masing-masing dapat menampung 20 peserta, serta satu aula sebagai pusat kegiatan siswa.

Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa kompleks BPSDM siap beroperasi sebagai lokasi Sekolah Rakyat, sembari menunggu pembangunan sekolah tetap di kawasan Kota Baru.

"Tahun ini kami menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) untuk siswa SMA, dari 100 siswa. Insya Allah akan siap menjadi calon siswa sekolah rakyat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyatakan akan mengawal program Sekolah Rakyat, khususnya di Provinsi Lampung. Ia berharap rantai kemiskinan di Provinsi Lampung dapat diputus melalui program ini.

"Mudah-mudahan tidak ada di Lampung, yang namanya miskin ekstrem tidak sekolah, tidak berpendidikan," kata dia

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemutusan mata rantai kemiskinan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap, tidak ada lagi anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah di Indonesia.(*)