KETIK, HALMAHERA SELATAN – Di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, emas menggerakkan kehidupan sekaligus menyisakan sejumlah pertanyaan. Bagi sebagian warga, tambang menjadi sumber penghidupan.
Aktivitas tambang di Kusubibi berulang kali muncul dalam pemberitaan. Sejumlah laporan juga memuat dugaan tentang pengelolaan hasil tambang dan penggunaan bahan kimia. Informasi tersebut belum cukup untuk menjadi kesimpulan dan masih perlu diuji melalui pemeriksaan fakta.
Gambaran mengenai penghidupan warga muncul dalam laporan Haliyora.id pada 18 Agustus 2025. Warga yang diwawancarai media itu mengatakan penutupan tambang berdampak pada pendapatan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Laporan tersebut juga menyebut warga dari beberapa desa sekitar turut bergantung pada kegiatan tambang. Keterangan itu merekam keadaan saat wawancara berlangsung dan belum menggambarkan kondisi ekonomi warga saat ini.
Bagi warga yang menggantungkan hidup pada tambang, kepastian aturan penting.
Pembahasan tentang penertiban berkaitan dengan jalan menuju kegiatan yang sesuai ketentuan. Dalam pemberitaan sebelumnya, penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disebut sedang didorong. Namun, belum ada informasi terbaru yang memastikan status maupun tahapannya saat ini.
Baca Juga:
Sekda Halsel Angkat Dimensi Humanistik dalam Semangat KepahlawananPerkembangan proses perizinan pernah diberitakan RRI pada 16 April 2026. Laporan itu menyebut percepatan penetapan WPR dan penerbitan izin operasional tengah didorong untuk memberi kepastian bagi penambang rakyat, termasuk di Kusubibi. Pemberitaan lokal lain yang terbit belakangan menyebut rekomendasi gubernur tertanggal 3 Agustus 2026 mengusulkan Kusubibi seluas 400 hektare dalam perubahan WPR. Rekomendasi dan usulan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa WPR telah ditetapkan atau IPR telah terbit. Dokumen usulan dan status terbarunya masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang.
Dalam laporan Ketik.com pada 8 April 2026, keterangan kepolisian menyebut garis polisi di lokasi tambang Kusubibi masih terpasang dan meminta dokumentasi bertanggal jika ditemukan aktivitas di area tersebut. Itu merupakan keterangan pada April, bukan pemeriksaan lapangan terbaru.
Belum ada hasil uji lingkungan yang memastikan ada atau tidaknya pencemaran di sekitar lokasi. Pemeriksaan air, tanah, dan sisa pengolahan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.
Keterangan yang dapat diperiksa diperlukan untuk mengetahui status perizinan, kegiatan di lapangan, dampak terhadap lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi warga. Tanpa data yang terbuka, dugaan tetap menjadi pertanyaan, bukan kesimpulan.
Baca Juga:
Boki Fatimah dan Narasi Kebangsaan yang TerpinggirkanPemeriksaan izin, keselamatan kerja, kondisi lingkungan, dan manfaat ekonomi dapat membantu memberi gambaran utuh tentang tambang di Kusubibi.