Menghitung Hari Sepekan Lagi Wahyu Mundur dari Pj Walikota Malang, Begini Harapan Warga

KETIK, MALANG – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memiliki waktu kurang lebih sepekan lagi untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila ingin maju Pilkada 2024. Surat pengunduran diri harus diterima Mendagri Tito Karnavian, paling lambat 17 Juli 2024.

Kendati belum secara gamblang menyatakan maju sebagai Calon Wali Kota Malang, sudah banyak masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap Wahyu Hidayat. 

Salah satunya dilakukan oleh puluhan masyarakat perwakilan dari lima kecamatan di Kota Malang. Deklarasi dukungan telah dilakukan pada Rabu (10/7/2024) sore kemarin.

Masyarakat berharap agar Wahyu Hidayat dapat membulatkan tekad untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang pada Pilkada 2024 nanti.

"Kami sebagai relawan untuk mendorong agar Pak Wahyu maju sebagai dalam Pilkada Kota Malang untuk menjadi Wali Kota Malang periode 2024-2029," ujar koordinator deklarasi, Aris Huda Hermanto.

Menurutnya Wahyu Hidayat merupakan figur yang tepat untuk memimpin Kota Malang. Terlebih banyak warga Kota Malang menginginkan pemimpin yang bersih dari catatan kasus korupsi.

"Pertama Kota Malang ini butuh pemimpin yang bersih dari catatan kasus korupsi. Selain itu, Pak Wahyu juga mengerti dan mampu menjalankan birokrasi pemerintahan dengan baik," lanjutnya.

Tak hanya itu, banyak yang berharap pemimpin baru Kota Malang mampu menuntaskan permasalahan banjir dan kemacetan yang selalu menghantui masyarakat.

Wahyu Hidayat sendiri merupakan alumni dari Planologi atau yang kini disebut dengan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Wahyu dinilai memiliki latar belakang akademik yang sesuai dan diharapkan mampu mengatasi persoalan yang ada. "Kita butuh pemimpin dengan latar belakang dan pengalaman tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.

Tak hanya itu, Wahono salah satu sopir angkot jalur ABB di Kota Malang juga menaruh harapan kepada Wali Kota Malang ke depan. Ia berharap pemimpin baru nanti dapat lebih memperhatikan nasib para sopir angkot.

"Penghasilan kami jauh dari UMR dan karena ini profesi dan pekerjaan maka tetap kami tekuni. Kami harap Pemkot Malang punya program yang menaikkan pendapatan kami," ucapnya.

Pasalnya banyak program yang dijanjikan oleh pemerintah sebelumnya namun tidak dampak yang dirasakan kurang maksimal. Terlebih saat ini tidak banyak masyarakat yang tertarik naik angkot.

"Harapan ada tahapan, deadline dan ada solusi. Entah mobil baru atau bekas sehingga tidak hanya bicara program tapi kondisi riil. Kami butuh solusi karena kami gak punya kemampuan untuk meningkatkan kondisi ini," tutupnya. (*)