‎Melissa Buka Suara Usai Menjadi Saksi Korupsi CSR BI ‎

KETIK, BATU – Melissa B Darban buka suara soal pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait program CSR di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

‎Melisa merupakan istri dari anggota Polri yang bertugas di Kota Batu. Ia dimintai keterangan lembaga anti rasuah tersebut pada Kamis 13 November 2025.

‎Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut berfokus pada aktivitasnya ketika ia masih menjadi mahasiswa saat menjalani magang di DPR RI pada tahun 2020.

‎"Udah lama banget jaman saya pada saat masih kuliah sebelum menikah pernah magang di DPR RI tahun 2020," bebernya pada Jumat 14 November 2025.

‎Menurutnya, pertanyaan dari penyidik lebih banyak soal kegiatan Melissa saat masih kuliah dan magang di DPR RI sekitar bulan September hingga Desember 2020.

‎Melissa menegaskan, ia tidak mengetahui jika dana terkait kegiatan tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan dugaan gratifikasi. 

‎"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menilai dan memastikan duduk perkaranya," jelasnya.

‎Selain Melisa, pada hari yang sama KPK turut memanggil lima orang saksi lainnya. Mereka adalah Martono (Tenaga Ahli Anggota DPR Heri Gunawan), Syarifah Husna (Mahasiswa), Helen Manik (Tenaga Ahil Heri Gunawan), Widya Rahayu Arini Putri (Dokter), dan Syifa Rizka Violin (Mahasiswa).

‎Sebelumnya, KPK sudah menetapkan dua anggota DPR RI dari partai NasDem Satori dan anggota DPR RI dari partai Gerindra Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

‎Dalam kasus ini Heri Gunawan diduga menerima total Rp15,86 miliar. Rinciannya sebanyak Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

‎Sedangkan untuk Satori diduga menerima uang senilai Rp12,52 miliar. Rinciannya sejumlah Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.(*)

‎

‎

‎