May Day 2025, Sosiolog Unair Soroti Peran Pemerintah Belum Optimal Tangani Buruh

KETIK, SURABAYA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 kembali menjadi momentum refleksi bagi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Salah satu sorotan datang dari Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Sutinah yang menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan langkah optimal dalam menangani berbagai permasalahan buruh yang masih terjadi hingga saat ini.

"Bahkan, masih ada upah minimum di bawah dua juta. Selain itu, UU Cipta Kerja masih banyak dikritik oleh serikat buruh karena dinilai mengurangi hak pekerja, seperti fleksibilitas outsourcing dan penghapusan cuti panjang wajib," ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Rabu 30 April 2025.

Sutinah juga menjelaskan tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, khususnya buruh outsourcing. Posisi tawar buruh yang rendah dan tidak tergabung dalam serikat pekerja berdampak pada lemahnya kekuatan kolektif.

Lemahnya kekuatan kolektif ini membuat para buruh outsourcing mengalami kendala dalam negosiasi upah atau kondisi kerjanya.

Menurut Sutinah para buruh ini juga tidak berani bersuara kritis karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang. 

Lebih lanjut, Sutinah menyoroti tidak adanya jaminan bagi beberapa jenis buruh.

Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Sutinah Dra MS. (Foto: Humas Unair)

“Sistem outsourcing, kerja kontrak, dan gig economy menjadikan buruh tidak memiliki kepastian kerja, tunjangan, dan jaminan sosial. Ada juga perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS dan sebagainya,” jelas guru besar Sosiologi FISIP Unair ini. 

Melihat kondisi pemerintahan dan ekonomi saat ini, Sutinah menilai kesejahteraan buruh masih berada dalam tahap yang sangat krusial.

Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang sempat terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu menunjukkan adanya permasalahan.

Ia menyoroti soal beberapa kebijakan pemerintah juga lebih pro-investor, bukan pro-pekerja. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang membayar upah di bawah standar yang pemerintah tetapkan.

Merespons berbagai tantangan tersebut, Prof Sutinah menekankan bahwa perjuangan buruh memerlukan kolaborasi antara serikat buruh, pemerintah, dan masyarakat sipil.

“Masyarakat harus menjadi konsumen yang teliti dengan tidak membeli produk perusahaan yang sering melakukan PHK massal, mempekerjakan anak, dan perusahaan yang buruhnya sering melakukan unjuk rasa. Perlu adanya peningkatan kesadaran, solidaritas, dan advokasi kebijakan yang kuat," pungkasnya. (*)