Masih 83 Desa Masuk Kategori Mandiri! Kepala DPMD Lumajang Sebut Pemberdayaan Masyarakatnya Bukan Fisik Semata

KETIK, LUMAJANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang Bayu Ruswantoro menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa tidak bisa dilihat dari pembangunan fisik semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar berdaya dan mandiri.

“Kalau saya melihat, indikatornya bisa terlihat sendiri. Apakah kepala desa itu lebih banyak membangun fisik atau lebih banyak melakukan kegiatan untuk membantu perekonomian warga? Misalnya, membantu gerobak usaha, pembinaan atau pelatihan untuk masyarakat,” ujarnya di Lumajang, Jumat, 9 Januari 2026.

Menurutnya, ketika berbicara tentang pemberdayaan, fokus utama bukan sekadar kegiatan yang dilaksanakan, tetapi keterlibatan masyarakat dalam program desa.

“Kalau  bicara pemberdayaan, jangan hanya menanyakan kegiatannya. Tetapi sejauh mana program di desa itu melibatkan banyak masyarakat,” saran dia.

Terkait adanya indikator atau standar khusus untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, Kepala DPMD Lumajang menyebut bahwa standar tersebut sebenarnya sudah ada, meskipun secara teknis tidak seluruhnya dihafal.

Ia menegaskan bahwa makna berdaya pada dasarnya adalah mampu, yaitu secara ekonomi dan secara sumber daya manusia (SDM).

“Kalau berdaya berarti mampu. Mampu secara ekonomi berarti BUMDes-nya jalan. Mampu secara SDM berarti pendidikan masyarakatnya tinggi. Kami melihatnya ke sana,” terangnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah desa. Jika masih ditemukan anak putus sekolah, lanjut dia, hal tersebut tidak serta-merta menjadi indikator kegagalan pemberdayaan desa.

“Kalau masih banyak anak yang putus sekolah, itu tidak bisa langsung dibilang salah kepala desa. Karena urusan SDM, khususnya pendidikan, bukan sepenuhnya kewenangan desa,” tandasnya.

Lebih lanjut, Kepala DPMD Lumajang menyebut bahwa klasifikasi desa mandiri dapat dijadikan tolok ukur umum bahwa pemberdayaan masyarakat telah berjalan. Pada tahun 2025, Lumajang tercatat memiliki 83 desa yang masuk kategori desa mandiri.

“Saya yakin dengan indikator yang digunakan. Kalau desa itu sudah masuk kategori desa mandiri, berarti sebenarnya kegiatan pemberdayaannya sudah berjalan,” pungkasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi dari kemandirian ekonomi, keberlangsungan BUMDes, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa secara berkelanjutan. (*)