MAKI: Pilkada Momen Masyarakat Indonesia Runtuhkan Dinasti Politik

KETIK, BALIKPAPAN – Tahapan pendaftaran di KPU bagi seluruh kandidat di Pilkada Serentak 2024 berakhir. Para kandidat selanjutnya akan mengikuti tes kesehatan dan tahapan berikutnya.

Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Komaryono, mengingatkan bahaya laten dinasti keluarga. Banyak daerah maupun negara yang dipimpin dinasti keluarga itu merusak.

Ia menganalisa, sebuah negara dan daerah yang dipimpin seorang kepala negara atau kepala daerah dengan embel-mebel dinasti pasti rusak. Dari tatanan pemerintahan, kasus korupsi, nepotisme dan kerusakan lainnya.

"Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum bagi kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meruntuhkan dinasti keluarga. Jangan pernah dipilih lagi calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik atau dinasti keluarga," tegas Komaryono, melalui siaran Pers yang diterima Ketik.co.id.

MAKI yang sejak 2005 fokus terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia mengingatkan dalam praktik dinasti politik juga cenderung terjadi proses parasitic symbionts.

Komaryono mengilustrasikan, misalnya dalam konteks biologi interaksi simbiosis yang erat antara dua organisme. "Nah, salah satu organisme hidup di dalam tubuh inangnya. Sehingga menimbulkan kerugian," jelasnya.

Dalam konteks politik, lanjut Komaryono, bagaimana pelaku dinasti keluarga melakukan apa yang dikenal sebagai: institutional drift, yaitu merancang sedemikian rupa regulasi di pemerintahan. 

"Singkatnya, mereka mampu memengaruhi dan atau mengubah cara kerja institusi demokratis untuk mendukung keberlangsungan dinasti keluarga. Inilah akar rusaknya tatanan pemerintahan," tegasnya.

Komaryono memberi gambaran, misal di Balikpapan, ketika kepala daerah yang berasal dari dinasti ingin mengangkat jabatan salah satu keluarga atau saudaranya. Tapi terbentur regulasi yang telah dibuat rezim sebelumya. 

"Bagi dinasti, gampang saja. Tinggal ubah saja regulasinya (Perwali), atau buat regulasi baru dengan mencabut regulasi lama. Akhirnya saudara dari dinasti itu dapat jabatan. Begitu salah satu cara main mereka," ungkapnya.

Ia menambahkan, kenapa MAKI mencontohkan dinasti Balikpapan? Karena dinasti di Kaltim, menjadi salah satu dinasti terbesar di Indonesia. "Termasuk di Balikpapan yang menjadi bagian dari dinasti di Kaltim," beber Sekjen MAKI. 

Dalam konteks contoh kasus institutional drift, regulasi yang bisa diutak-atik itu seperti: Perpres, permen, pergub, perwali atau perbup.

"Di tingkat nasional kita telah menyaksikannya bukan? Bagaimana saat anak rezim mau maju konstelasi politik terganjal aturan. Akhirnya regulasinya yang diubah. Kan jadi kacau kalau begini," ingat Komaryono.

Setiap negara dan daerah yang dipimpin dinasti juga dekat sekali dengan praktik nepotisme dan korupsi.

Karena itu, Maki mengingatkan Pilkada Serentak 2024 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia. "Jangan lagi dipilih calon pemimpin dari dinasti. Apalagi dinasti dari seorang petahana," tegasnya.

Kawal Money Politik Dinasti

Komaryono berkomitmen di Pilkada tahun ini akan ikut membantu pemerintah mengawasi dugaan praktik politik uang. 

"Untuk saat ini kami tengah fokus memeloti Pilkada di Kaltim. Karena di sana ada dinasti besar dan bersinggungan dengan IKN, kami fokus memperhatikan Pilkada Kaltim. Apalagi IKN harus bebas dari keluarga dinasti," tegasnya. 

Ia mengungkapkan di Balikpapan Kaltim, juga tengah ramai kasus proyek Das Ampal yang telah dilaporkan ke KPK. Pihaknya juga terus memonitor daerah ini. "Kami yang melaporkan dugaan kasus proyek itu," ungkapnya. 

Berhubung saat ini momentum Pilkada, MAKI khawatir, dinasti akan kembali menguasai suatu daerah. Dimanapun di Indonesia, harus dicegah, ujar Komaryono. 

Ia juga berharap di setiap daerah dibentuk badan atau gerakan anti politik uang, anti dinasti politik. "Di Sumatera Utara sudah dilakukan. Daerah lain, perlu dibentuk juga," jelasnya.

Nantinya, mereka bisa bekerja sama dengan Bawaslu, Gakumdu dan pihak lain. 

"Kalau tidak salah, Gusdurian selama ini sudah berjalan gerakan pencegahan money politik dan dinasti keluarga, Gardu namanya. Nah ini bisa digencarkan lagi di setiap daerah," tuntasnya. (*)