Maju di Pilgub Jatim, Luluk-Lukman Fokus Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

KETIK, SURABAYA – Pasangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim di Pilgub Jatim mensosialisasikan visi-misinya yang fokus pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

"Jadi ada bu nyai dan ada putri-putri kiai ning-ning di Jawa Timur. Dan tentu kita melakukan konsolidasi dan menyatukan energi kita, frekuensi kita untuk bareng-bareng bisa memenangkan Pilgup 2024," kata Luluk di depan Kader Perempuan Bangsa (PB) se Jawa Timur Sabtu 21 September 2024.

Luluk mengatakan di Jatim, isu kekerasan seksual perempuan dan anak masih menjadi permasalahan akut yang belum tertuntaskan.

Pihaknya sengaja menonjolkan pengentasan permasalahan dengan pendekatan progresif.

"Saya secara pribadi untuk mengangkat isu politik perempuan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Karena di Jawa Timur ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga cukup tinggi," ujarnya.

Selai itu, isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pengentasan ketimpangan sosial dan ekonomi, masih menjadi persoalan mendasar di Jatim.

"Kemudian juga isu yang terkait dengan kesenjangan, isu tentang kesejahteraan, kemiskinan, bahkan anak putus sekolah, baik itu SD atau SMA dan itu juga masih cukup tinggi. Jadi bahkan ini harus menjadi concern kita bersama," kata dia.

Perempuan yang terkenal sebagai srikandi Senayan ini menginginkan pembangunan di Jatim dilakukan secara ingklusif dalam menjawab permasalahan soal kekerasan perempuan dan anak.

Luluk tidak lagi mau mendengar kejadian kekerasan perempuan dan anak ada yang terabaikan atau bahkan sama sekali tidak tersentuh.

"Bagaimana kita bisa memberikan dukungan bagi ibu rumah tangga, kemudian juga perempuan disabilitas. Sehingga pembangunan di Jawa Timur, yang kita harapkan itu inklusif, tidak ada satupun yang kemudian ditinggalkan," tutur anggota DPR RI 2019-2024 ini.

Untuk mengentaskan permasalah itu, pihaknya ingin juga melakukan pendekatan-pendekatan berbeda namun tetap jitu.

Luluk ingin mengubah pola pikir bahwa kekerasan perempuan dan anak merupakan masalah bersama atau kekitaan.

"Kita mengajak masyarakat bahwa ini adalah masalah kita bersama. Nah, kekitaan itu yang sebenarnya kita tawarkan. Karena kalau kerja pemerintah saja mungkin akan kurang," kata dia.

Pengusul UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Anak ini menuturkan jika kesadaran akan kekitaan ikhwal kekerasan perempuan sudah tumbuh, maka secara otomatis akan ada mitigasi dari masyarakat tekait masalah tersebut.

"Tetapi dengan partisipasi masyarakat, maka ini akan menjadi gerakan bersama-sama, baik itu khususnya pencegahan," lanjutnya.

Penyelesaian isu kekerasan perempuan, lanjutnya, harus juga gayung bersambut. Pemerintah wajib afirmatif memberikan atensi dengan politik anggaran.

Ia menegaskan jika dilakukan maka akan menjadi kolaborasi masif antara pemerintah dan masyarakat menjawab persoalan mendasar ini.

"Namun kalau pemerintah kemudian tidak hadir, khususnya juga leadership dan juga politika anggaran, khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan, lalu juga pemiskinan perempuan, itu tidak bisa diadres, dan juga di handle secara baik," pungkas Luluk. (*)