Mahfud MD Terpilih Mendampingi Ganjar, Kader PDIP di Jatim Sambut Suka Cita

KETIK, SURABAYA – Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur dipenuhi suasana suka cita setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama Mahfud MD sebagai bacawapres mendampingi bacapres Ganjar Pranowo di perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

Para kader PDIP di Surabaya sontak berteriak sembari melantunkan sholawat usai pengumuman pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan dirinya menyambut baik pemilihan Mahfud MD sebagai bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Sebab, Mahfud MD dikenal sebagai figur yang bijaksana, bersih dan berpengalaman.

"Kami bersyukur akhirnya tuhan sudah memberikan mas Ganjar pendamping yakni pak Mahfud MD," jelas Sri Untari saat ditemui oleh Ketik.co.id di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (18/10/2023).

Sri menambahkan pemilihan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) tersebut tidak lain karena Mahfud MD dipandang memiliki rekam jejak yang baik. Hal ini juga merupakan salah satu langkah PDIP untuk mendulang suara di Jawa Timur khususnya pulau Madura.

Seperti diketahui jika Mahfud MD merupakan tokoh Indonesia asal Madura yang memiliki banyak pengalaman. Mahfud MD pernah menduduki jabatan penting di tingkat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hal ini yang membuat PDIP yakin untuk memasangkan Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo.

"Kami memandang pak Mahfud MD sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan pemimpin yang bersih. Hal ini sesuai dengan keinginan rakyat," tambahnya.

Saat pengumuman Mahfud MD sebagai bacawapres, para kader partai koalisi pendukung Ganjar tampak hadir di kantor DPD PDIP Jawa Timur. Mereka adalah Ketua DPD Partai Hanura Jatim, Yunianto Wahyudi bersama Sekretaris DPD Hanura Jatim, Kakung Santosa. Juga ada Sekretaris DPW Perindo Jatim, Hadir Muji Rejo  Sementara perwakilan PPP tidak bisa mengikuti karena terbentur agenda yang cukup padat. (*)