Mahasiswa Aceh Desak Presiden Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional Banjir Sumatera

KETIK, ACEH SINGKIL – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Aceh kembali mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, sebagai Bencana Nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul dampak kerusakan yang dinilai telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

Ketua Permahi Aceh, Rifqi Maulana, S.H., menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan situasi darurat berskala besar yang tidak dapat lagi ditangani dengan pola penanggulangan bencana biasa.

Ia mengungkapkan, ribuan rumah warga dilaporkan rusak hingga hancur, aktivitas ekonomi masyarakat terhenti, jaringan komunikasi terputus, serta pemadaman listrik berlangsung selama berhari-hari di sejumlah wilayah terdampak.

“Situasi ini bukan lagi darurat daerah, melainkan darurat nasional. Rumah warga rusak, perekonomian lumpuh, akses komunikasi terputus, dan listrik padam. Pemerintah pusat harus hadir secara penuh,” ujar Rifqi, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Selain mendorong penetapan status bencana nasional, Permahi Aceh juga meminta Presiden Prabowo Subianto membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Rifqi menilai sejumlah lembaga internasional telah menyatakan kesiapan membantu korban bencana, namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, percepatan respons negara menjadi kunci agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga, mulai dari pangan, sandang, hingga kebutuhan pokok lainnya.

“Jika negara bergerak cepat, bantuan bisa segera diterima korban. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu dalam kondisi sulit,” katanya.

Rifqi juga menyoroti faktor kerusakan lingkungan sebagai salah satu penyebab utama bencana. Ia menyebut praktik pembalakan liar dan eksploitasi sumber daya alam yang masif di Aceh turut memperparah dampak banjir dan longsor.

“Eksploitasi hutan berlangsung bertahun-tahun. Kayu keluar tanpa kendali, alam rusak. Sangat ironis ketika hasil alam terus diambil, tetapi saat rakyat membutuhkan pertolongan, respons justru lamban,” tegasnya.

Ia menilai penetapan status Bencana Nasional akan membuka ruang koordinasi yang lebih cepat dan efektif antarinstansi, termasuk pengerahan alat berat, distribusi logistik darurat, serta akses bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional.

Hingga saat ini, banjir masih merendam sejumlah kabupaten di Aceh. Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. (*)