LBH Mitra Santri Sesalkan Dugaan Korupsi di PG Assembagoes Situbondo

KETIK, SITUBONDO – LBH Mitra Santri Situbondo menyesalkan dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan kontruksi terintegrasi eigeniring procurement construction and commissioning atau EPCC pada Pabrik Gula (PG) Assembagoes, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 01 Februari 2025.

Direktur LBH Mitra Santri Situbondo Asrawi SH mengatakan, saat ini pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor POLRI sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan di PTPN XI Jawa Timur terkait pengerjaan Kontruksi terintegrasi Eigeniring Procurement Construction and Commissioning atau EPCC pada PG Asembagus Situbondo.

“Dugaan korupsi yang menggunakan keuangan negara dan anggaran pinjaman yang nilainya 1 trilyun lebih pada tahun 2016 hingga tahun 2022 dan dibiayai oleh negara melalui penyertaan modal negara sebesar 650 milyar serta tambahan pinjaman sebesar 462 milyar saat ini sedang di usut oleh Kortastipikor Polri. Kami sangat menyesali dugaan korupsi Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Situbondo milik PTPN XI,” kata Direktur LBH Mitra Santri Situbondo Asrawi SH.

Tak hanya itu yang disampaikan Direktur LBH Mitra Santri Situbondo Asrawi SH, namun pihaknya sangat menyesalkan dan sangat mengutuk keras perbuatan korups tersebut.

“Anggaran negara harusnya dikelola dengan baik dan benar serta tidak disalahgunakan. Untuk itu, LBH Mitra Santri mengutuk dengan keras sikap para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut,” tuturnya.

Lagi-lagi, lanjut Asrawi, Kabupaten Situbondo digemparkan dengan dugaan kasus korupsi yang menggunakan keungan negara. “Baik pejabat yang ada di PTPN XI dan pejabat yang ada di dalam lingkungan PG Assembagoes itu harus bertanggungjawab. Karena proyek tersebut dilaksanakan oleh PG Assembagoes,” ucap Asrawi.

LBH Mitra Santri Situbondo, sambung Asrawi, sangat apresiasi Mabes Polri melalui Kortastipdkor yang telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

“Semoga dalam proses kenaikan status ini segera ada penetapan tersangka sehingga keuangan negara yang diduga di korupsi bisa di pertanggung jawabkan kepada negara,” jelas Asrawi. (*)