Layanan Pendidikan di Tiga Provinsi Masih Lumpuh, Presiden Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional

KETIK, JAKARTA – Lewat satu pekan setelah banjir besar melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, layanan pendidikan di tiga provinsi tersebut masih lumpuh total. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden segera menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat pemulihan, terutama di sektor pendidikan yang kini terhenti.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai absennya status bencana nasional menjadi penyebab lambatnya aliran anggaran darurat dan logistik dari pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa penetapan status tersebut, mekanisme pendanaan dan mobilisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara optimal.

“Kerusakan infrastruktur pendidikan sangat parah. APBD daerah jelas tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Tanpa status bencana nasional, aliran dana darurat dari pusat tersendat dan proses di lapangan berjalan sangat lamban,” ujar Ubaid dalam keterangan resmi kepada Ketik.com pada Jumat, 5 Desember 2025.

Pantauan JPPI menunjukkan ratusan sekolah masih terendam lumpur, rusak berat, bahkan ada yang roboh dan hanyut terbawa arus. Proses pembersihan sejauh ini lebih banyak mengandalkan warga, guru, serta relawan dengan peralatan seadanya. Minimnya alat berat dan logistik membuat pemulihan berjalan lambat.

Selain itu, ratusan ribu siswa dan guru masih menunggu kepastian kapan bisa kembali belajar. Banyak sekolah tidak dapat digunakan karena kerusakan struktural maupun kondisi lingkungan yang belum aman. Sebagian besar aktivitas belajar mengajar masih terhenti tanpa alternatif ruang belajar darurat.

“Layanan pendidikan lumpuh. Anak-anak tidak bisa belajar, guru tidak bisa mengajar, dan bangunan sekolah banyak yang tidak bisa diselamatkan. Ini bukan situasi normal, ini darurat besar yang membutuhkan keputusan politik dari Presiden,” tegas Ubaid.

JPPI mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kelumpuhan sektor pendidikan di tiga provinsi tersebut, termasuk mempercepat mobilisasi logistik dan personel serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah melakukan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah. Untuk itu, pemerintah akan segera memperbaiki jalur-jalur vital yang terdampak banjir.

“Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin, 1 Desember 2025.