Kuota BBM Subsidi Terancam Jebol, Pemkab Bandung Minta Angka Pertamina Diperjelas

KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mengantisipasi kemungkinan habisnya kuota BBM subsidi sebelum pergantian tahun. Proyeksi Pertamina Patra Niaga menyebut kuota Pertalite di Kabupaten Bandung berpotensi habis pada 9 Desember 2026, sementara Biosolar diperkirakan habis lebih awal pada awal Desember.

Persoalan kuota itu mengemuka dalam audiensi Pertamina Patra Niaga dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna di Kantor Bupati Bandung, Kamis (1/10/2026). Pemerintah daerah menyatakan siap mengusulkan tambahan kuota ke BPH Migas melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi meminta dasar perhitungan yang jelas sebelum surat pengajuan ditandatangani.

Bagi Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS, persoalannya bukan sekadar seberapa besar tambahan kuota yang diminta, melainkan dasar angka yang digunakan. Ia tidak ingin pemerintah daerah mengajukan tambahan tanpa dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak mau menandatangani tanpa dasar yang jelas. Kalau angkanya tidak jelas, kita yang salah. Sampaikan ke Pertamina, dasar angka itu harus berdasarkan data mereka,” tegas KDS.

Menurut KDS, Pemkab Bandung memang hanya berada pada posisi mengusulkan tambahan kuota. Namun, angka yang dibawa dalam usulan tersebut harus memiliki dasar yang kuat. Ia meminta seluruh proses dilakukan hati-hati karena menyangkut kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat.

“Tujuannya baik, tidak apa-apa. Tapi dasarnya dari mana? Kalau hanya prasyarat, jangan. Saya sekarang mulai memperketat,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga menyebut tekanan terhadap kuota BBM subsidi meningkat sejak Juni. Sales Branch Manager PJS II Fuel Bandung Pertamina Patra Niaga Zico Aldillah Syahtian mengatakan salah satu pemicunya adalah semakin lebarnya disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi yang mendorong perpindahan konsumen.

Pengguna Pertamax, kata Zico, tercatat bergeser ke Pertalite sebesar 13,6 persen. Perpindahan serupa juga terjadi dari Dex ke Biosolar.

“Ketika harga Pertamax naik, masyarakat bergeser ke Pertalite. Begitu pula Dex yang harganya Rp25.000 dibandingkan Biosolar Rp6.800,” ujar Zico.

Masalah lain yang ikut menekan kuota adalah dugaan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi. Pertamina menemukan konsumen yang memaksimalkan pembelian harian hingga 120 liter untuk kendaraan roda empat. Bahkan, menurut Zico, terdapat kendaraan yang membeli BBM berulang meski tidak digunakan dan kemudian menjual kembali BBM tersebut.

Pola pembelian itu disebut telah terdeteksi melalui sistem digitalisasi SPBU MyPertamina. Pertamina juga telah memblokir ratusan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang.

“Ratusan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang sudah kami blokir,” katanya.

Untuk Kabupaten Bandung, kuota Pertalite tahun ini tercatat 370.000 kiloliter, sedangkan Biosolar sebesar 90.000 kiloliter. Dengan tekanan konsumsi dan temuan penyalahgunaan tersebut, Pertamina memproyeksikan kuota yang tersedia tidak mampu bertahan hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Yayan Suheryan mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terkait kebutuhan tambahan kuota. Mekanismenya, usulan bupati atau wali kota disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya diajukan gubernur kepada BPH Migas.

“Kami sudah melakukan rapat dua kali. Tinggal melengkapi surat yang sudah ditandatangani Bapak Bupati dengan angka yang jelas, tidak kira-kira,” ujar Yayan.

Pemkab Bandung kini menunggu kelengkapan data sebagai dasar pengajuan tambahan kuota. Pemerintah daerah juga mendorong pengawasan distribusi diperketat agar tambahan kuota nantinya benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan terserap oleh pembelian berulang maupun penyalahgunaan BBM subsidi.

Jika tambahan kuota tidak segera diputuskan, persoalan distribusi berpotensi muncul sebelum akhir tahun, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat.(*)