KPU Sidoarjo Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024, Hindari Kesalahan Saat Hari H

KETIK, SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (30/1).

Tak hanya komisioner KPU, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh Sidoarjo dan perwakilan Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa atau kelurahan seluruh Sidoarjo. Sejumlah perwakilan dari partai politik pun juga ikut dilibatkan dalam simulasi ini.

Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan, simulasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh. Mulai dari tahapan awal pemungutan suara hingga pada penghitungan suara.

“Sehingga pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.

Dilibatkannya PPK dan PPS dalam simulasi ini lantaran sebagai panitia sudah seharusnya mereka mengerti mengenai tahapan serta aturan yang berlaku saat pemungutan suara berlangsung. Sehingga nanti tanggal 14 Februari 2024 tidak terjadi pelanggaran sedikitpun mulai dari tingkat KPPS hingga pada pengumuman akhir.

“Jadi kami peragakan semua prosesnya, mulai dari cara masuknya harus menuju ke KPPS nomor berapa dan sebagainya,” ujar Iskak. 

Dalam simulasi tersebut, proses tahapan pemungutan suara dimulai sejak pukul 07.00 WIB, KPPS harus sudah berada di TPS mulai pukul 06.00. Mereka harus memastikan segala keperluan proses pemungutan suara. Salah satunya memastikan logistik sudah tersedia di lokasi. Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus melakukan sterilisasi di area TPS.

Caranya dengan berkeliling ke area TPS untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya senjata tajam hingga benda terlarang lainnya. Mereka juga harus menjalani sumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas pada hari pemungutan suara.

Setelah itu dilanjutkan dengan membuka logistik Pemilu 2024 dan checking dan menata setiap logistik. KPPS nomor 4 dan 5 akan bertugas di daftar hadir pemilih.

Sedangkan KPPS nomor 1, 2 dan 3 akan bertugas menata dan memberikan surat suara ke pemilih. Dua KPPS lainnya, yaitu KKPS nomor 6 bertugas di kotak suara agar pemilih tak salah memasukkan surat suara.

“Karena kan ada lima surat suara, jadi biliknya juga ada lima, masing-masing surat suara ada warnanya,” beber Iskak.

Sementara itu, KPPS nomor 7 akan bertugas sebagai pemberi tanda tinta. Yang mana setiap pemilih yang selesai memberikan suaranya akan diminta untuk mencelupkan jari dengan kedalaman sebatas kuku. Sehingga satu orang yang sama takkan bisa memberikan dua suara untuk calon yang sama.

“Untuk saksi harus membawa surat mandat, jadi kalau tidak membawa surat mandat maka akan ditolak oleh panitia,” terangnya.

Iskak juga menegaskan, selain petugas dan pemilih, dilarang berada di dalam TPS. Sehingga penting perannya dua petugas Linmas yang menjaga untuk melaksanakan tugasnya agar tak ada pelanggaran ini.

Pemilih juga dilarang membawa handphone saat proses pemungutan suara. Selain itu juga dilarang membawa alat coblos selain yang disiapkan panitia. Jika itu dilanggar, maka dinyatakan tidak sah.

“Gambaran dalam simulasi ini kami harapkan bisa dipahami sepenuhnya terkait prosesnya,” lanjutnya.

Output kegiatan ini nantinya diharapkan anggota PPK maupun PPS yang datang dapat menyampaikan materi yang diberikan kepada KPPS. Bahkan jika diperlukan bisa mengadakan simulasi sendiri di tingkat Desa.

“Semoga ini bisa bermanfaat dan tidak ada kesalahan saat pemungutan berlangsung,” jelasnya.

Selain pemilih pemula dan pemilih umum, KPU juga memberikan materi tentang langkah yang dilakukan saat menerima pemilih yang menyandang status disabilitas.

Misalnya saat kesulitan memasukkan surat suara ke kotak suara. Panitia diperbolehkan untuk membantu prosesnya. Termasuk simulasi saat ditemukan adanya surat suara yang rusak.

"Kalau ada yang rusak harus melapor ke panitia dan akan diganti, nanti panitia akan mencatatnya," tutupnya. (*)