KETIK, BATU – Kota Batu mendapat apresiasi dalam forum High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 26 Februari 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai kota yang identik dengan buah apel ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan menjaga stok beras pemerintah.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, hadir dalam forum yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa tersebut bersama para kepala daerah se-Jawa Timur. Pertemuan ini membahas pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah.
Dalam arahannya, Khofifah menyampaikan penghargaan kepada daerah yang berkontribusi terhadap program ketahanan pangan nasional.
Kota Batu dinilai memiliki kapasitas produksi yang turut menopang ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Jawa Timur, yang per Februari 2026 tercatat mencapai 822.854 ton.
“Terima kasih kepada daerah-daerah yang telah berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk Kota Batu yang memiliki lumbung pangan cukup luas,” ujar Khofifah.
Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota bersama Satuan Tugas Pangan meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga bahan pokok penting, khususnya beras. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Kepala daerah bersama Satgas Pangan harus memantau secara ketat pergerakan harga bapokting di wilayah masing-masing. Koordinasi ini penting agar distribusi berjalan lancar dan pasokan tetap stabil,” tegasnya.
Berdasarkan paparan peta surplus-defisit komoditas strategis 2025, Kota Batu tercatat surplus pada bawang merah dan cabai merah. Kondisi ini menjadi kekuatan daerah dalam mendukung ketahanan pangan regional.
Namun, komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras masih perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Usai rapat, Heli Suyanto menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batu untuk terus memperkuat peran TPID dalam menjaga stabilitas harga melalui pemantauan stok dan distribusi.
Selain itu, kerja sama antar daerah akan dioptimalkan guna memastikan ketersediaan pasokan tetap aman.
“Kami akan terus mengoptimalkan fungsi TPID, baik dalam pengendalian harga maupun penguatan kerja sama antar daerah agar pasokan tetap aman,” ujarnya.
Dalam sesi TP2DD, disampaikan pula bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Batu Semester II Tahun 2025 mencapai 99,3 persen.
Capaian tersebut menunjukkan hampir seluruh transaksi keuangan daerah telah terdigitalisasi sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Melalui penguatan sinergi TPID dan TP2DD, Pemerintah Kota Batu optimistis dapat menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong transformasi digital demi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
