Korban Kredit KKPE Mengadu ke DPRD Jember, Kerugian Capai Belasan Miliar

KETIK, JEMBER – Sejumlah warga mengatasnamakan Forum Korban Makelar Paket Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (FOR KOMPAK-KPE) Kabupaten Jember, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Senin (21/8/2023). Aduan mereka terkait penipuan penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang sudah berlangsung sejak 11 tahun silam.

KKPE merupakan program dari Kementerian Pertanian dengan menyediakan permodalan petani dan peternak dengan suku bunga bersubsidi sehingga mereka dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya.

Koordinator FOR KOMPAK-KPE, Joni Budi Utomo mengatakan, pada sekitar tahun 2011 - 2012, seorang oknum inisial N menawarkan pinjaman dengan bunga kecil yakni 5 persen per tahun, dan nominal kredit relatif kecil. 

Namun, nyatanya pihaknya harus melunasi kredit ratusan juta jika ingin agunannya kembali. "Saya pinjam a20 juta tapi akad saya di SPK itu jadi 125 juta, ada juga yang akadnya 350 juta padahal dapetnya 40 juta," jelasnya usai rapat.

Waktu itu, Joni-sapaan akrabnya-, mengaku tidak tahu-menahu jika skema kredit tersebut diperuntukkan untuk Gapoktan bahkan dengan nominal mencapai Rp 500 juta.

Joni baru mengetahui jika kreditnya bermasalah saat dirinya menjalani pemeriksaan di Polres Jember sebagai saksi terlapor penyelewengan kredit oleh pihak bank. 

Joni menyebut, program KKPE di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh N melibatkan ratusan petani fiktif dan data yang diajukan palsu serta cacat prosedur akad kredit. 

"Saya terdaftar sebagai petani kacang, padahal yang datang di sini (RDP) tadi tidak ada petani sama sekali. Ini ada kolusi antara oknum dengan pihak perbankan, meskipun palsu tapi bisa mulus," kata Joni.

Menurutnya, ada ratusan sertifikat yang dijadikan agunan mengambil kredit melalui N. "Sekitar 106 sertifikat dengan total pinjaman 11 miliar," imbuhnya. Pihaknya berterus terang dan bersedia membayar pinjaman sesuai dengan nominal yang diterima di awal. 

Sementara, Ketua Komisi A Tabroni, mengatakan RDP kali ini merupakan tahap awal untuk menghimpun informasi dari warga yang menjadi korban penipuan. Selanjutnya, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

"Kita akan memanggil Kepolisian, bank, OJK, notaris yang disebut oleh warga untuk mengejar si N yang menjadi otak penipuan ini," tegas Tabroni.(*)