Kontroversi Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Dana Pensiun: Menimbang Dampaknya Bagi Pekerja

KETIK, SURABAYA – Di tengah polemik perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Pemerintah justru tengah merancang kebijakan baru terkait pemotongan gaji pekerja untuk pengumpulan dana pensiun. Mendengar hal tersebut tentu saja terjadi gejolak di masyarakat, dimana banyak yang tidak setuju hal ini diterapkan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas Supramudyo mengatakan dalam membuat peraturan pemerintah harus melakukan pemahaman yang mendalam agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat.

"Setiap kebijakan harus mempertimbangkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang terdampak," jelas Tegas, Senin 16 September 2024.

Menurutnya dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dan kajian mengenai tujuan pemerintah yang ingin melindungi kesejahteraan hari tua pekerja. Akan tetapi di satu sisi para pekerja banyak yang merasa terbebani berbagai pungutan yang menggerogoti penghasilan mereka.

“Kebijakan ini harus berpihak pada publik pekerja dan kesejahteraan mereka di masa pensiun,”tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa pemotongan gaji pasti akan memberatkan pekerja, terutama mereka dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, perlu ada strategi komunikasi yang cerdas dan terencana menjadi kunci untuk menghindari penolakan publik.

"Yang harus diekspos bukan soal pemotongan gaji, melainkan bagaimana dana ini akan melindungi hari tua pekerja," paparnya.

kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, apalagi di tengah perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini memungkinkan pekerja melihat pemerintah menerapkan kebijakan yang sepihak tanpa memperhatikan nasib pekerja.

Selain itu, beragamnya program pensiun membuat pemerintah harus kebijakan ini diterapkan. Pemerintah memetakan dan menginventarisasi berbagai jenis program pensiun yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pilihan program mana yang akan diterapkan

“Program pensiun sangat variatif, terutama bagi PNS yang mendapat 80% dari gaji pokok terakhir. Di BUMN dan perusahaan swasta besar, pesangon sering kali menjadi pilihan," sambungnya.

Sebagai alternatif, dosen Fisip Unair tersebut mengusulkan penggunaan asuransi yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi alternatif bagi para pekerja dengan gaji kecil. Dirinya juga menekankan bahwa pemotongan gaji tidak bisa secara tidak langsung menjadi solusi.

"Pemotongan gaji memang dapat menjadi alternatif. Tetapi negara harus turut menanggung sebagian dana pensiun pekerja," pungkasnya.(*)