Konsolidasi Nasional Gerakan Rakyat Lintas Generasi Dukung Prabowo Wujudkan Kedaulatan Energi

KETIK, BOGOR – Sejumlah aktivis lintas generasi menggelar diskusi bertajuk “Gerakan Rakyat Bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Energi” di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Kota Bogor, Senin, 22 September 2025.

Kegiatan yang digagas Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi ini bertujuan sebagai ajang konsolidasi nasional dan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis menyelamatkan BUMN Pertamina.

“Kita harus sama-sama mendukung pemerintah agar segera menasionalisasi BUMN Pertamina. Agar jangan dipakai untuk bancakan segelintir oknum saja,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Sutrisno, dalam diskusi tersebut.

Sutrisno menegaskan pentingnya menjaga kemandirian energi nasional di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilontarkan sejumlah SPBU swasta. Menurutnya, pemerintah telah memenuhi kuota impor BBM tahun 2025 sebesar 110 persen dari kuota tahun 2024.

“Artinya, secara perhitungan bisnis, SPBU swasta sudah mampu memenuhi target penjualan dan profit tahun 2025. Jadi kalau mereka membuat riuh dengan isu PHK, justru perlu dipertanyakan komitmen investasinya,” ujar Sutrisno.

Sutrisno menambahkan SPBU swasta tidak boleh hanya mengejar keuntungan tanpa kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Jangan sampai hanya berburu untung di Indonesia, tetapi abai terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyatakan bahwa isu PHK yang diangkat SPBU swasta dapat dipandang sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan energi nasional.

“Ini alarm bagi kita. Bila sedikit saja kita gagal mewujudkan kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia demi memperluas penguasaan pasar. Bayangkan kalau mereka menguasai hingga 30 persen pasar BBM nasional, tentu mereka bisa memengaruhi kebijakan energi, termasuk potensi mendikte harga,” kata Arie.

Arie menyerukan agar pengelolaan energi dikembalikan kepada negara, seperti pada era sebelum reformasi, di mana sektor minyak dan gas dapat menyumbang hingga 85 persen bagi APBN.

“Jangan biarkan urusan energi dikelola oleh swasta. Negara harus ambil peran. Dulu dari minyak kita bisa menyumbang APBN sampai 85 persen. Kenapa tidak kita sekarang ambil alih kembali,” imbuhnya.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi, antara lain Presiden FSPPB Arie Gumilar, Sekjen FSPPB Sutrisno, Sekjen Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi Aam Abdul Salam, akademisi Universitas Trisakti, serta perwakilan dari berbagai elemen gerakan pemuda dan mahasiswa. (*)