Konflik PBNU: KH Ma'ruf Amin Bantah Restui KH Zulfa Mustofa jadi Pj Ketua Tanfidziyah PBNU

KETIK, JAKARTA – Klaim Pj Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, telah mendapat restu KH Ma'ruf Amin mendapat sanggahan. Keluarga besar KH Ma'ruf Amin menampik klaim tersebut dan mengaku terganggu dengan adanya klaim tersebut.

Putri KH Ma'ruf Amin, Siti Haniatunnisa, menegaskan bahwa keluarga besar mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini terganggu dengan klaim sepihak tersebut. Ia pun memastikan bahwa klaim restu ini sama sekali tidak benar.

"Kami agak merasa terganggu dengan pemberitaan yang beredar atas klaim saudara Zulfa Mustofa, yang mengatasnamakan restu orang tua kami, KH. Ma'ruf Amin, sebagai legitimasi untuk menjadi Pj Ketua Umum PBNU," kata Siti Haniatunnisa.

"Kami meluruskan bahwa orang tua kami adalah sosok yang sangat bijaksana, sangat mencintai NU, dan patuh pada dawuh para kyai sepuh di NU. Maka, kami harus menegaskan bahwa klaim saudara Zulfa Mustofa itu tidak benar," tegasnya.

Menurut Haniatunnisa, KH. Ma'ruf Amin adalah orang yang konsisten mengikuti arahan para sesepuh NU dan konsisten mengikuti hasil Forum Musyawarah Mustasyar NU, 6 Desember 2025, di Pondok Pesantren Tebuireng. Ada empat keputusan yang ditetapkan dalam Forum Sesepuh dan Musytasar NU.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, forum juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.

Keempat, Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. 

Selain itu, forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. 

"Kami keluarga besar memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi dalam rangka menjaga nama baik orang tua kami, juga menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Orang tua kami tidak dalam posisi restu merestui atau dukung-mendukung para pihak yang berselisih. Orang tua kami berkomitmen pada keputusan Forum Sesepuh dan Musytasar NU yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Tebuireng," tandas Haniatunnisa. (*)