Konflik Hutan Sosial, Petani Silo Mengadu ke CDK

KETIK, JEMBER – Puluhan petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Jati Jaya Kecamatan Silo mengadu kepada Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Pemprov Jatim Wilayah Jember atas hak kelola lahan hutan sosial.

Tepatnya di wilayah Petak 1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Desa Silo. Menurut keterangan petani Gapoktan, ada sejumlah oknum yang merusak tanaman di Petak 1 dengan luas 14 hektar. 

"Sekitar 8 bulan yang lalu ada lahan milik kita itu diserobot oleh beberapa orang. Sudah ada tanamannya, kopi pisang itu dibabat," jelas Edi Susyanto, anggota Gapoktan Hutan Jati Jaya.

Sebelumnya, masalah perusakan tersebut sudah dilakukan mediasi di DPRD Jember. Namun hingga saat ini, lanjut Edi, belum ada kejelasan dan solusi masalah yang dikeluhkan para petani hutan di Silo.

Para petani menuntut, untuk segera mengembalikan hak kelola lahan hutan sosial kepada mereka. "Tuntutannya kembalikan ke pemilik awal, karena kami sudah pegang SK tahun 2017 kehutanan sosial," tegas Edi.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember Provinsi Jawa Timur, Didik Triswantara, menyampaikan bahwa pelaksanaan kehutanan sosial di wilayah Petak 1 masih kewenangan dari Perhutani.

"Langkah kami Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember akan menindaklanjuti dengan klarifikasi pihak pengelola Perhutani seperti apa pelaksanaannya disana," jelas Didik.

Dirinya menambahkan, ada kebijakan baru terkait regulasi kehutanan sosial di pulau Jawa. Akan ada transformasi skema kehutanan sosial yg ada di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

"Selanjutnya akan menata kembali data objek subjek yang ada disana. Jadi setelah Surat Keputusan itu diterbitkan ini sudah clear siapa yang mengelola, sehingga mengurangi konflik lahan di kehutanan sosial," tutup Didik.(*)