Komite II DPD RI dan FSPPB Bahas Penguatan Kedaulatan Energi lewat RUU Migas

KETIK, JAKARTA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) membahas penguatan kedaulatan energi nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Pembahasan tersebut menyoroti penguatan penguasaan negara, posisi strategis Pertamina, hingga pemerataan manfaat pengelolaan migas bagi masyarakat di daerah penghasil.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama FSPPB di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Migas sebagai upaya memperbarui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, mengatakan revisi regulasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kedaulatan energi nasional melalui penguatan penguasaan negara terhadap sektor migas.

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah penataan kelembagaan, termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Menurut Badikenita, pengaturan tersebut harus mampu menjamin kontrol negara, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi.

“Penataan kelembagaan termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dinilai harus menjamin kontrol negara yang efektif, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai BUMN benteng energi nasional,” ucap Badikenita saat membuka RDPU.

Selain penguatan kelembagaan, Komite II DPD RI juga menyoroti tantangan ketahanan energi nasional.

Di antaranya penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan terhadap impor, serta berbagai hambatan dalam kegiatan eksplorasi dan investasi.

Badikenita mencontohkan persoalan yang ditemukan saat kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon.

Sejumlah kendala di lapangan meliputi proses perizinan yang rumit, tumpang tindih tata ruang, hingga polemik penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Pertamina EP Zona 7 Cirebon menunjukkan rumitnya hambatan perizinan, tumpang tindih tata ruang, hingga polemik penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” papar senator asal Sumatera Utara tersebut.

DPD RI juga mendorong agar RUU Migas tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan negara.

Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), ketimpangan harga, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta akses energi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan.

Perhatian lainnya adalah memastikan kekayaan migas memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat di daerah penghasil.

Hal tersebut mengacu pada temuan kunjungan kerja terkait pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Menurut Badikenita, RUU Migas perlu menjamin kepastian pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, serta pembangunan industri turunan.

“Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM menjadi syarat mutlak agar kekayaan migas benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah,” terangnya.

Dalam pembahasan tersebut, keterlibatan FSPPB juga dinilai penting untuk menyampaikan aspirasi pekerja sekaligus memperkuat tata kelola BUMN energi.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola migas telah menjadi bagian dari agenda perjuangan DPD RI sejak awal yang patut terus dikawal secara konsisten,” imbuhnya.

Arie berharap pembaruan UU Migas dapat memperkuat penguasaan negara atas sumber daya energi sekaligus mendorong reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

FSPPB, kata Arie, mendukung pembaruan UU Migas dengan sejumlah perubahan mendasar, baik terhadap ketentuan yang perlu dipertahankan, diubah, maupun ditambahkan.

“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.

Melalui pembahasan bersama FSPPB, Komite II DPD RI berupaya menghimpun masukan dari pemangku kepentingan sektor migas.(*)