Komisi I DPRD Trenggalek menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, STKIP, Poltekes Malang, PAMA, serta tim ahli dari Universitas Negeri Surakarta (UNS) membahas terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Riset dan Inovasi Daerah di Aula DPRD setempat, Kamis 19 November 2026.
Sekretaris komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Diyan Arifin, menjelaskan, pihaknya berharap dengan terbitnya peraturan daerah (Perda) Riset dan Inovasi Daerah nantinya semua yang menjadi kebijakan daerah harus melalui riset dan inovasi.
Sehingga, tidak terjadi dalam mengambil sebuah kebijakan. Tak terkecuali riset tidak hanya berhenti dalam sebuah penelitian tapi juga bisa terimplementasi dalam kerja-kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jadi Perda ini merupakan inisiasi dari DPRD Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini komisi I," ujarnya.
Baca Juga:
Komisi IV DPRD Trenggalek Sebut Arsiparis Idealnya Ada di Setiap OPDPolitisi senior PKS itu menyebut, jika progres Perda Riset dan Inovasi Daerah hingga saat ini pihaknya telah membuat Naskah Akademik (NA) dengan menggandeng UNS.
"Tadi kita meminta pemaparan dan masukan dari beberapa pihak untuk menyempurnakan Raperda tersebut," ungkapnya.
Ia mengakui jika Perda Riset dan Inovasi Daerah ditargetkan selesai pada 2026, namun karena sudah memasuki penghujung tahun, maka sangat mungkin akan terealisasi pada 2027.
"Insyaallah tahun depan sudah selesai," tandasnya.
Baca Juga:
DPRD Trenggalek Minta Pendapatan Sektor Wisata Dihitung UlangSelain itu, ia menyampaikan, komisi I masih punya tanggungan dalam hal penyelesaian Perda pada 2026, yakni Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Fasilitasinya di Provinsi Jatim cukup lama, sehingga berpengaruh dalam pembahasan. Nah, itu masalahnya," tutupnya (*)