Kisruh Outsourcing di Kota Blitar, GPN Bakal Datangi DPRD Kamis Besok

KETIK, BLITAR – Carut-marut proses perekrutan tenaga outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota Blitar kian memantik keresahan publik.

Gerbang Pejuang Nusantara (GPN) memastikan akan mendatangi Gedung DPRD Kota Blitar pada Kamis, 22 Januari 2026.

Aksi tersebut rencananya dipimpin langsung oleh Mujiono alias Mbah Monot.

GPN menilai proses perekrutan outsourcing berlangsung amburadul dan tidak berpihak kepada wong cilik.

DPRD Kota Blitar sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah pun ikut disorot dan dinilai mandul dalam menjalankan fungsi kontrol.

Sedikitnya seratus perwakilan GPN dijadwalkan hadir untuk melakukan dengar pendapat dengan wakil rakyat.

Mereka menuntut kejelasan nasib ratusan bahkan ribuan tenaga outsourcing dan THL yang hingga kini menggantung tanpa kepastian.

“Kami akan datang ke DPRD membawa suara orang kecil. Ini bukan soal prosedur semata, tapi soal nasib ratusan tenaga outsourcing yang hari ini hidup dalam ketidakpastian,” tegas Wakil Sekjen GPN, Pipit Sri Pamungkas, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Pipit, surat permohonan audiensi telah dilayangkan ke DPRD Kota Blitar sejak Senin, 19 Januari 2026.

GPN menaruh perhatian serius pada dugaan ketidakberesan proses perekrutan tenaga THL dan outsourcing di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Sejumlah tenaga outsourcing yang telah dinyatakan lolos seleksi bahkan sempat mulai bekerja, namun kemudian dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas.

“Mereka sudah lulus seleksi, sudah masuk kerja, lalu mendadak dibatalkan. Ini tidak manusiawi. Dan kami menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di rumah sakit, tapi juga di puluhan OPD,” ungkap Pipit.

Dampak dari persoalan tersebut mulai terasa di lapangan. Sejumlah tenaga kebersihan tidak dipekerjakan, menyebabkan sampah menumpuk di beberapa ruas jalan dan kawasan perkantoran.

Kondisi ini dinilai mengancam predikat Kota Adipura yang selama ini menjadi kebanggaan Kota Blitar.

Ironisnya, di beberapa kantor pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) terpaksa turun tangan menyapu dan mengepel lantai akibat ketiadaan petugas kebersihan.

GPN juga menyinggung peran PT Sasana Bersaudara Indonesia sebagai penyedia jasa outsourcing yang dinilai tidak profesional.

Meski sempat menuai kritik dari salah satu anggota dewan, pihak perusahaan disebut belum memberikan klarifikasi terbuka.

“Kalau memang tidak layak menjadi mitra OPD atau rumah sakit, jangan dipaksakan. Jangan rakyat kecil yang jadi korban kebijakan yang tidak matang,” sindir Pipit.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, memastikan pihaknya siap menerima aspirasi GPN dan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami akan melibatkan komisi-komisi dan memanggil dinas terkait sebagai mitra kerja untuk dimintai penjelasan soal tenaga THL dan outsourcing,” ujar Syahrul.

Hasil pembahasan di tingkat komisi, lanjutnya, akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kota Blitar dan disampaikan kepada Wali Kota Blitar sebagai bahan pengambilan kebijakan.(*)