KETIK, SIMEULUE – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Waroenk Hasian, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Sinabang, Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan ini difokuskan pada upaya optimalisasi pelayanan pemutakhiran daftar pemilih melalui percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pemilih pemula di wilayah kepulauan tersebut.
Mengusung tema "Optimalisasi Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih: Percepatan Perekaman KTP Elektronik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Simeulue", forum ini menjadi ruang dialog strategis antar penyelenggara pemilu, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin hak konstitusional warga negara.
Dalam pelaksanaannya, KIP Simeulue menghadirkan tiga narasumber utama lintas lembaga, yakni Ketua KIP Kabupaten Simeulue, Chairuzzaman Umar; Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Simeulue, Munawir; serta perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Simeulue, Rosmawar.
Baca Juga:
KIP Simeulue Santuni 15 Anak Yatim dalam Peringatan HUT ke-73 KPU, Wujud Rasa SyukurKetua KIP Kabupaten Simeulue, Chairuzzaman Umar, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa FKP ini diselenggarakan untuk menjawab tantangan teknis dan administratif dalam pendataan pemilih, khususnya bagi generasi muda yang baru memasuki usia wajib pilih.
"Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemutakhiran data, memperkuat koordinasi terkait percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula, sekaligus merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut nyata bersama instansi terkait," ujar Chairuzzaman.
Ia menambahkan, sinergi kelembagaan menjadi kunci utama agar pelayanan kepemiluan dan administrasi kependudukan dapat berjalan beriringan. Melalui forum ini, KIP Simeulue berharap terbangun kerja sama berkelanjutan demi mewujudkan layanan kepemiluan yang semakin transparan, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa di Kabupaten Simeulue.
"Jangan sampai ada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi justru mengalami hambatan hanya karena keterbatasan informasi, akses pelayanan, atau persoalan administrasi kependudukan yang sejatinya dapat kita selesaikan bersama," tegasnya.
Baca Juga:
HEGAR Harus Nyata, Bukan Slogan: Pemkab Lebak Bahas Lingkungan Hidup di RDTR Cibadak-KalanganyarMelalui diskusi interaktif bersama para peserta dan narasumber dari Panwaslih serta Disdukcapil Simeulue, kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah taktis—seperti jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah maupun desa-desa—sehingga daftar pemilih di Kabupaten Simeulue ke depan semakin akurat dan mutakhir.(*)