Khofifah Perluas Bansos dengan Tambahan Rp43,19 Miliar di PAPBD 2025, Kuatkan Masyarakat Rentan

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp43,19 miliar. 

Dana ini akan digunakan untuk memperluas cakupan lima program bantuan sosial (bansos) strategis yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jatim. Sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jatim akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.

“Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” tegas Gubernur Khofifah, Rabu, 12 Juni 2025.

Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sebelumnya, program ini menargetkan 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,4 miliar. Kini, jangkauan program diperluas menjadi 5.000 KPM, dengan penambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk perluasan ini. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta, yang dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu.

Perluasan juga dilakukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Semula 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar. Total menjadi 60.000 lansia penerima, dengan anggaran Rp115 miliar. 

Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.

Untuk program penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp15 miliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 miliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar.

Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas. Dari 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,83 miliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 miliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.

Selain itu, ada bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 miliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp5,45 miliar. Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu seperti: hearing aid, kursi roda (standar, multiguna, cerebral), kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.

Khofifah menegaskan bahwa ini merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang inklusif.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menekankan perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran, tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial.

“Dengan memperluas jaring pengaman sosial, kami berharap ketahanan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur semakin kokoh. Inilah bagian dari ikhtiar menuju Jawa Timur yang semakin adil, sejahtera, dan inklusif,” pungkasnya. (*)