KETIK, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar Women's Leadership Forum tidak hanya menjadi wadah bertukar gagasan, tetapi berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melahirkan aksi nyata dalam memperkuat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, Khofifah menekankan bahwa kepemimpinan perempuan harus mampu menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari posisi atau jabatan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

"Forum ini jangan berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi bisa menjadi action plan. Pertemuan ini bukan hanya mempertemukan pikiran, tetapi juga mempertemukan kerja-kerja efektif yang bisa dilakukan bersama," ujar Khofifah.

Baca Juga:
Khofifah Ajak Insinyur Jatim Hadirkan Solusi Teknologi untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Ia menilai banyak praktik baik di daerah yang dapat menjadi inspirasi dan direplikasi untuk memperkuat pembangunan berbasis kesetaraan gender.

Karena itu, Khofifah mengusulkan agar pelaksanaan forum berikutnya dapat digelar di daerah sehingga peserta dapat melihat langsung berbagai program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan.

Menurut Khofifah, tantangan perempuan dalam pembangunan masih berkaitan erat dengan persoalan mendasar seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Tiga sektor tersebut, kata dia, menjadi fondasi penting dalam memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Baca Juga:
Gubernur Khofifah Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Jaga Sungai Sebagai Investasi Masa Depan

"Strategi pengarusutamaan gender harus berfokus pada penyelesaian masalah fundamental di tiga sektor krusial tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian Jawa Timur dalam pembangunan berbasis gender.

Ia menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur mencapai 93,29.

Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan perempuan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya Program Jatim Puspa yang memberikan penguatan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Sepanjang 2020–2025, Program Jatim Puspa telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga menghadirkan program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) yang memberikan dukungan pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek daring, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Khofifah menegaskan, pembangunan yang responsif gender bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi memastikan kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

"Kita bangun ekosistem yang memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini," pungkasnya. (*)