KETIK, BOJONEGORO – Ketua Pansus V DPRD Bojonegoro Sudiyono bersama Donny Bayu Setiawan yang juga anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memberi keterangan mengenai aturan baru Pilkades.
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Poin krusial yang dibahas dalam draf perubahan peraturan daerah (perda) tersebut meliputi penyesuaian masa jabatan kepala desa serta mekanisme penanganan calon tunggal.
Berikut adalah pokok-pokok perubahan regulasi Pilkades yang sedang dibahas:
Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun: Berdasarkan penyesuaian regulasi terbaru, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2015 selama 6 tahun dalam satu periode, kini diubah menjadi 8 tahun.
Baca Juga:
Pansus IV DPRD dan Pemkab Bojonegoro Matangkan Raperda Trantibum, Tekan Kenakalan Remaja hingga Atur Sanksi UsahaMekanisme Calon Tunggal: Mengakomodasi dinamika kontestasi jika hanya terdapat satu calon kepala desa. Pendaftaran bagi calon tunggal akan dibuka secara bertahap, yakni selama 9 hari, kemudian dibuka kembali selama 15 hari, dan dilanjutkan 10 hari berikutnya.
Musyawarah Panitia dan BPD: Apabila hingga akhir tahapan perpanjangan pendaftaran tetap hanya ada satu calon tunggal, pihak panitia pemiliahan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menggelar musyawarah untuk memutuskan apakah tahapan pemilihan akan dilanjutkan atau diambil kebijakan selanjutnya.
Evaluasi Gubernur: Saat ini, draf perubahan perda tersebut masih berada pada tahap pembahasan intensif di tingkat daerah.
Baca Juga:
DPRD Bojonegoro Setujui Raperda APBD 2027, Pendapatan Rp4,48 Triliun dan Belanja Rp5,20 TriliunSetelah pembahasan rampung dan disempurnakan sesuai kaidah bahasa hukum baku, draf akan dikirimkan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dan fasilitasi sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
Pembaruan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif serta mengakomodasi dinamika pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito, S.Sos., M.M. usai audensi dengan pansus V DPRD Bojonegoro di tempat terpisah mengatakan kepada wartawan, terkait Aturan Baru Pilkades: Dia menyebut calon tunggal diperbolehkan, sementara syarat dukungan warga luar desa masih dikaji
Dia juga menyebut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang akan menghadirkan sejumlah aturan baru yang lebih dinamis. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah diperbolehkannya kemunculan calon tunggal dalam kontestasi Pilkades, sebuah hal yang sebelumnya tidak diatur dalam regulasi terdahulu.
"Salah satunya misalkan terkait dengan calon tunggal. Kalau dulu kan tidak ada calon tunggal, nah sekarang calon tunggal boleh," ucap Djoko.
Meski demikian, terkait dengan aturan domisili atau keharusan bertempat tinggal di wilayah setempat bagi calon kepala desa, pihak berwenang menjelaskan bahwa aturan kaku tersebut saat ini tidak lagi menjadi syarat mutlak.
Kendati demikian, berdasarkan masukan dari Pansus (Panitia Khusus) serta berbagai pihak, terdapat usulan khusus bagi bakal calon yang berasal dari luar desa.
Bagi calon yang berasal dari luar desa, diwajibkan untuk mendapatkan dukungan minimal dari warga setempat dalam persentase tertentu. Hal ini dinilai penting untuk membangun legitimasi sosial bagi calon yang bersangkutan di tengah masyarakat desa.
"Kalau misal ada calon dari luar desa, itu minta ada dukungan dari warga setempat minimal berapa persen. Ya, minta seperti itu untuk legitimasi, wong dia orang jauh misal, kan ya ora weruh desane dan sebagainya," jelas Djoko lagi.
Namun, pihak berwenang menegaskan bahwa poin-poin tersebut masih sebatas hasil pembahasan awal. Kepastian hukum dan aturan final terkait pelaksanaan Pilkades ini baru akan diputuskan secara resmi setelah melalui fasilitasi dari pihak Gubernur. (*)