Ketua Fraksi Golkar Soroti Banyaknya Pimpinan OPD di Pemkab Kediri yang Dijabat Plt

KETIK, KEDIRI – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kediri menyoroti banyaknya posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tubuh Pemkab Kediri yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih optimal.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa Mardjito, berharap bupati segera menetapkan pejabat definitif untuk mengisi kekosongan tersebut.

Menurut Anang, kepastian sosok pemimpin di setiap instansi sangat penting guna menghilangkan keraguan dalam pengambilan kebijakan strategis di tingkat SKPD.

"Kami mengharapkan segera ada kepastian siapa yang memimpin sehingga tidak ada lagi keraguan atau hesitation dalam bekerja,” kata Anang, Kamis 9 April 2026.

Anang menekankan bahwa proses pengisian jabatan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip profesionalitas agar kinerja pemerintahan tetap stabil.

Ia juga mengingatkan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place) sesuai dengan kompetensi masing-masing.

"Harapannya jika diisi oleh orang yang tepat, pembangunan di Kabupaten Kediri bisa berjalan lebih dinamis dan mengalami kemajuan signifikan," imbuhnya.

Proses pengisian jabatan definitif ini diharapkan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari jenjang kepangkatan hingga tahapan seleksi prosedural.

Berdasarkan data yang ada, tercatat sekitar 10 OPD strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang saat ini pimpinannya masih berstatus Plt.

Daftar tersebut meliputi instansi vital seperti Bappeda, BKAD, BRIDA, Dinas Pertanian dan Perkebunan, hingga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Selain itu, posisi pimpinan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dispendukcapil, Dinas Koperasi, Kominfo, serta Satpol PP juga belum definitif.

Banyaknya jabatan kosong ini dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kerja daerah di tahun 2026.

"Kami Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar pengisian jabatan segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat luas. Kami berharap langkah cepat dari pemerintah daerah dapat memperkuat struktur organisasi internal Pemkab Kediri dalam menghadapi tantangan pembangunan," pungkasnya.(*)